Sodorkan Agus, SBY Dianggap Tak Paham Etika

INILAH.COM, Jakarta - Meski pernah ditolak DPR dalam fit & proper test calon Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memilih Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI).

Menanggapi hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, orang yang sudah ditolak seharusnya tidak kembali diusulkan Presiden. Sebab, hal itu akan menjadi masalah bagi citra DPR.

"SBY ini salah terus, karena sebetulnya orang yang ditolak itu seharusnya jangan dicalonkan. Karena ini menimbulkan polemik di DPR," kata Fahri, kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Menurutnya, penyodoran Agus ke DPR untuk menjadi Gubernur BI menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak paham dengan etika. "Istilahnya barang yang sudah ditolak, tapi SBY terus menyodorkan. SBY tidak pahan soal etika. Seharusnya SBY tidak melakukan itu, Istana ini tidak paham etika," tegas Fahri.

Selain Agus, kata Fahri, Indonesia memiliki tokoh-tokoh yang mampu untuk menjabat Gubernur BI. "Banyak manusia dan ekonomi di tanah air ini yang mempunyai kemampuan," tuturnya.

Penunjukan Agus sebagai Gubernur BI sangat sarat politik. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kasus bailout Bank Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono.

Namun, penetapan Agus sebagai Gubernur BI tetap tidak akan bisa menyelamatkan Boediono dari jeratan hukum di KPK. "Apapun alasannya tapi istana itu tidak bisa selamatkan Boediono," tegasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan terus menyelidiki keterlibatan Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait keterlibatan dalam kasus Cantury. Termasuk keterlibatan Wakil Presiden Boediono.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya akan mendalami keterlibatan Dewan Gubernur termasuk Boediono dari mantan Deputi BI Budy Mulya. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Boediono akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kalau sudah diperiksa bisa dipastikan keterlibatan dewan gubernur lain termasuk gubernur (Boediono). Kita butuh keterangan TSK (Budy Mulya)," kata Abraham, dalam rapat dengan Timwas Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/2/2013).

"Kalau laporan dicermati dalam kasus posisi. Disitu sudah dijelaskan penetapan BM dan kawan-kawan. KPK butuh bukti akurat untuk menetapkan dewan gubernur yang lain," lanjutnya. [rok]

Sumber Artikel : http://nasional.inilah.com/read/detail/1962997/sodorkan-agus-sby-dianggap-tak-paham-etika#.US8bzqIz2jY

Posted in: Hukum,Politik