Soal Skandal Century, Demokrat 'Kebakaran Jenggot' Atas Usul Bambang Soesastyo cs!

RIMANEWS - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, Partai Demokrat menolak keterlibatan kantor akuntan publik (KAP) asing dalam melakukan audit forensik aliran dana Bank Century. Hasil audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dinilai sudah cukup.

"Coba bayangkan, kalau sampai negara ini mau dikasih ke lembaga internasional, apa jadinya negara ini. Sama saja kalau pemerintah mengatakan, DPR internasional saja yang menilai," kata Syarief, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/1/2012).

Syarief mengatakan, baik pemerintah dan Partai Demokrat menginginkan agar kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun diungkap hingga tuntas. Namun, politisi Partai Demokrat ini mengkritisi pihak-pihak yang mengaku tak puas dengan hasil audit forensik BPK memiliki tujuan tertentu.

"Memang, ada kawan-kawan yang masih tidak puas. Mereka akan katakan puas itu kalau ada laporan yang mengatakan terbukti ada dana ke partai tertentu. Jadi, ada politisasi, ada tendensi ke situ. Kesimpulan dulu, baru proses. Ya, sulit," kata Syarief.

Usul agar audit forensik dilakukan KAP asing disuarakan para inisiator Hak Angket Bank Century, seperti Akbar Faisal (Fraksi Hanura), Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar), dan mantan anggota Fraksi PKS, M Misbakhun.

"Kami ingat, saat akan menunjuk KAP internasional, BPK meyakini kami bahwa mereka profesional dan independen. Akan tetapi, kenyataannya mereka sekarang tak mampu dan gagal mencapai terms of reference (TOR) yang mereka buat sendiri. Sebab itu, kami akan mengusulkan ke Timwas DPR untuk menunjuk KAP internasional melakukan audit ulang," kata Akbar.

Menurut Akbar, Timwas DPR semula membayangkan audit forensik Bank Century dijalankan KAP internasional, yang bisa menembus aliran dana sampai ke Cyman Island seperti saat audit investigasi cessie Bank Bali beberapa tahun lalu.

"Namun, sekarang BPK mengecewakan. Citra BPK dipertaruhkan dengan kepentingan BPK yang terkooptasi," tambah Akbar.

Sementara itu, menurut Bambang Soesatyo, dirinya mendapatkan informasi bahwa BPK sengaja memilih auditor yang hanya memiliki sertifikat kualifikasi biasa, bukan khusus audit forensik.

"Dari tiga penanggung jawab audit, seperti I Nyoman Wara, Novy Gregory Antoniu Palenkahu, dan Harry Purwaka, kabarnya mereka tidak ada yang memiliki CFE," kata Bambang.

Nyoman Wara, yang dikonfirmasi Kompas tak mau memberi keterangan. Ia meminta agar menghubungi Humas BPK. Misbakhun pun membenarkan pernyataan Bambang.

"Buktinya BPK tidak berani menuliskan laporan ke DPR itu sebagai hasil audit forensik, tetapi hasil audit investigasi lanjutan Bank Century. Ini memang tragis," katanya.

"Untuk memudahkan tugas, mendapat surat tugas dari BI untuk menembus kerahasiaan bank. Akan tetapi, BPK tak konsisten. BPK mengaku terhambat lima hal, di antaranya pelaku kunci berada di luar negeri, tidak mendapat akses ke lembaga-lembaga keuangan, sulit dapat data dari internasional, serta tak punya data lengkap nasabah. Ini bukti BPK tak konsisten," kata Misbakhun.[kmps]

Read more »

Gita Wirjawan Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang Bank Century, Timwas Panggil Penyidik Polri Terkait PT Ancora Land

JAKARTA - Tim Pengawas Kasus Bank Century kembali memanggil penyidik Polri, tim jaksa pidana umum, CEO Ancora Land, dan Veronica Lukito . Mereka akan ditanyai masalah pengembalian aset Bank Century.

"Tim Pengawas Century dengan Tim Penyidik Polri, Tim Jaksa Pidana Umum, Veronica L, dan CEO Ancora Land, pukul 10.00 WIB," kata anggota Tim Pengawas Century Bambang Soesatyo, Rabu (3/4).

Menurut Bambang, penyidik Polri, jaksa pidana umum, Veronica akan ditanyai tanah di Fatmawati, Jakarta seluas 22,8 hektare. Tanah di Fatmawati sendiri dibangun lapangan golf oleh PT Ancora Land.

"Pemanggilan terkait dugaan pencucian uang PT GNU yang diambil alih oleh Ancora," kata Bambang.

Sebelumnya, anggota Timwas Bank Century Hendrawan Supratikno menduga Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terlibat kasus pencucian uang Bank Century melalui perusahaannya, Ancora Group, yang mengakuisisi PT Graha Nusa Utama (GNU).

"Pak Gita ini diduga pemegang saham Ancora Land melalui GNU, apalagi orang yang terdekat dari Pak Gita, Veronica Lukito, diduga terlibat," kata Hendrawan beberapa waktu lalu.

Gita sendiri membantah mempunyai saham di PT Ancora Land. Gita mengatakan, semenjak diminta masuk dalam kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirinya sudah mendelegasikan kepemilikan PT Ancora Grup.[ian/mtv]

Read more »

Menteri Perdagangan Terseret Skandal Korupsi Bank Century, Gita Wirjawan Diperiksa Timwas Century DPR

JAKARTA - Pada hari ini, Rabu (20/3/2013), Tim Pengawas Century kembali menggelar rapat dengan agenda pemeriksaan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan.

"Ya benar, rapat pukul 10.00 WIB di ruang KK-1," kata anggota timwas Century, Bambang Soesatyo melalui pesan singkat.

Bambang mengatakan pemanggilan Gita terkait pengambilalihan PT GNU dan PT NUS yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dari PT Antaboga Delta Securitas dan Bank Century oleh Anccora Group.

"Seperti diketahui PT GNU dan PT NUS menguasai lahan lapangan Golf di kawasan Fatmawati seluas 22 Hektar," kata politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya Gita Wirjawan mengaku siap memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Century DPR.

Menurut Gita, dia akan menjelaskan persoalan sebenarnya mengapa sering dikaitkan dengan kasus Century.

"Saya sudah pernah menjelaskan ini," kata dia.

Gita sebelumnya dikaitkan dengan skandal bailout kasus Century.

Beberapa waktu lalu muncul temuan Mabes Polri dalam penyelidikan kasus reksadana bodong PT Antaboga Delta Sekuritas yang mengalir ke PT Graha Nusa Utama yang diakuisisi PT Ancora Capital milik Gita Wirjawan sejak tahun 2010 lalu.

Anggota timwas Century Hendrawan Supratikno menjelaskan, 55 persen saham PT Graha Nusa Utama itu dibeli oleh PT Ancora Capital.

Timwas menduga ada skenario besar antara PT Graha Nusa Utama dengan PT Ancora Capital milik Gita Wirjawan.

Namun Gita membantah dia pemilik secara langsung ataupun tidak langsung Ancora.[ian/wtk]

Read more »

Boediono Bola Lama Century Yang Terungkap, Tapi Belum Ditindak, Kenapa?

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI masih memvalidasi dan memverifikasi berbagai informasi dan data yang masuk terkait kasus dana talangan Bank Century.

Data dari manapun akan ditampung, termasuk dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Kami masih memvalidasi semua data yang masuk, termasuk dari Anas ini," jelas anggota Timwas Bank Century Bambang Soesatyo ketika dihubungi, Rabu (6/3/2013).

Terkait informasi yang telah diperoleh tim kecil dari Anas, menurut politikus Partai Golkar ini sangat baik dan banyak hal yang baru.

"Sebenarnya yang didapat tim kecil adalah bola-bola baru yang harus segera kami kembangkan," tukas pria akrab disapa Bamsoet ini.

Anas juga telah membeberkan beberapa nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Century. Beberapa nama itu sama sekali baru dan tak pernah terbersit dalam benak Timwas Bank Century selama ini.

Namun Bamsoet sendiri mengaku tak bisa menyebutkan siapa nama-nama yang baru itu.

Disinggung mengenai kemungkinan akan dilakukan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) jika ada dugaan kuat keterlibatan Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Bamsoet mengatakan, Boediono adalah bola lama. "Kami akan tindaklanjuti bola-bola baru yang diperoleh tim kecil ini," tegasnya.

Seperti diketahui, tim kecil dari Timwas Bank Century mendatangi rumah Anas Urbaningrum, selain bersilaturahmi mereka juga meminta informasi mengenai kasus Bank Century.

Anas dinilai mengetahui, karena saat itu Anas menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century.

Ada empat nama yang sudah diberikan Anas kepada tim kecil itu. Nama tersebut sesungguhnya masih dirahasiakan.[ian/Snw]

Read more »

Inilah Bukti Tertulis Boediono Beri Kuasa Pencairan FPJP ke Bank Century, Tangkap maling Century!

JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Presiden, Boediono, memberi kuasa kepada tiga petinggi BI untuk Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) PT Bank Century.


Berikut surat kuasa Boediono yang memberikan kuasa atas pemberian dana FPJP kepada Bank Century.


Bank Indonesia


Dewan Gubernur

No.10/68/Sr.Ka/GBI


Surat Kuasa


Yang bertandatangan dibawah ini:


BOEDIONO, Gubernur Bank Indonesia bertempat tinggal di Jakarta; bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Pimpinan Dewan Gubernur BI dan dengan demikian mewakili BI berdasarkan Pasal 39 UU 32 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008, dengan ini memberi kuasa kepada;


1. Eddy Sulaiman Yusuf, Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter bertempat tinggal di Jakarta.

2. Sugeng, Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter, bertempat tinggal di Jakarta

3. Dody Budi Waluyo, Kepala Biro Operasi Moneter, bertempat tinggal di Jakarta.


Untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri


------------ KHUSUS --------

Untuk dan atas nama BI menandatangani Akta Gadai dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek PT Bank Century Tbk secara notariil berikut segala perubahannya, sesuai dengan PBI No 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan atas Peraturan BI No 10/26/PBI/200 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum.


Jakarta,14 November 2008


Yang menerima kuasa

Eddy Sulaeman Yusuf, (ttd)

Sugeng (ttd)

Dody Budi Waluyo (ttd)


Yang memberi Kuasa


BOEDIONO (ttd)


[akt/ian]

Read more »

Mencermati Manuver Yenny Wahid Masuk Demokrat

INILAH.COM, Jakarta - Yenny Wahid masuk Partai Demokrat. Berita itulah yang mengejutkan dalam beberapa hari terakhir ini. Manuver Yenny mengingatkan pada Sang Ayahanda Gus Dur yang kerap melakukan manuver di luar dugaan publik.

Keputusan Yenny Wahid masuk ke Partai Demokrat setelah partai yang didirikannya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), gagal menjadi peserta Pemilu 2014, membuat kaget sejumlah pihak. Namun, atas nama ijtihad politik, Yenny Wahid secara intensif melakukan komunikasi politik dengan elit Partai Demokrat, khususnya Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

"Yenny komunikasi langsung dengan Pak SBY, dulu kan pernah menjadi Staf Khusus Presiden," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Minggu (7/4/2013).

Bentuk keseriusan Yenny ditunjukkan dengan kehadirannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhir Maret lalu. Sepekan sebelum KLB digelar, Yenny bersama Sang Ibunda Shinta Nuriyah juga bertandang ke kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

"Keluarga besar KH Abdurrahman Wahid juga sudah lama ingin bersilaturahim ke kediaman Presiden SBY di Cikeas," kata Juru Bicara Keluarga Gus Dur Imron Rosyadi Hamid saat menjelaskan kehadiran Yenny dan Ibunya ke kediaman SBY.

Seiring perjalanan waktu, Yenny pun serius maju sebagai calon anggota legislatfi dari Partai Demokrat. Ia secara resmi mengembalikan formulir pencalegan sebagai anggota DPR RI. Tidak sekadar itu, secara kalkulasi politik, Yenny pun berpeluang menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mendampingi SBY. "Yenny berpotensi menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau ada Yenny Wahid, Nurhayati Assegaf akan terkalahkan," sebut Mubarok.

Menurut Mubarok, Yenny cukup pantas menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut dia, putri Gus Dur itu merupakan sosok yang cerdas, representasi Gus Dur dan NU, serta kerap membuat pernyataan kontroversial yang positif. "Partai Demokrat dan Yenny Wahid akan saling menguntungkan," imbuh Mubarok.

Politik memang cukup dinamis. Siapa sangka Yenny Wahid bergabung dengan Partai Demokrat. Justru saat partai yang ia dirikan gagal menjadi peserta Pemilu 2014, Yenny disebut-sebut akan masuk di Partai Gerindra. Partai ini tidak asing dengan Yenny Wahid. Selain suaminya, Dhohir Farisi kini menjadi anggoat DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dalam Pemilu 2009 lalu, Yenny Wahid turun langsung ke lapangan berkampanye untuk Partai Gerindra.

Keterkejutan lainnya, Yenny selama ini bersuara kritis terhadap pemerintahan SBY. Sikap kritis Yenny mulai tampak ke permukaan sejak dirinya tidak lagi menjadi Staf Khusus Presiden SBY Bidang Komunikasi Politik.

Apalagi, saat konflik antara dirinya dengan A Muhaimin Iskandar di PKB, Yenny menuding pemerintahan SBY berada di belakang Muhaimin Iskandar. Hal itu ditunjukkan dengan koalisi PKB dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009 lalu. "Itu semakin mengaskan kami, bahwa ada konspirasi pemerintahan SBY untuk memenangkan Muhaimin selama proses di pengadilan," tuding Yenny pada Jumat (23/3/2009) silam.

Memang, sejak PKB A Muhaimin Iskandar menang dalam proses hukum dengan Gus Dur, stigma partai ini berada di kubu SBY cukup lekat. Stigma itu kian melekat di saat proses politik di Parlemen terkait dengan isu-isu yang erat dengan pemerintahan. Mulai soal kasus angket Century, angket pajak dan isu politik lainnya, PKB setia bersama Partai Demokrat.

Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar mengomentari tentang bergabungnya Yenny Wahid ke Parrtai Demokrat. Bagi Muhaimin, tidak ada masalah Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat. Menurut dia, sejak Pemilu 2009 lalu Yenny sudah tidak lagi di PKB. "Sudah tidak ada hubungannya, dan tidak masalah," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Saat ditanya apakah kepindahan Yenny Wahid ke Partai Demokrat akan memengaruhi suara PKB dalam Pemilu 2014 mendatang, Muhaimin enggan menjawabnya. Ia justru berseloroh. "Itu urusan masing-masinglah," kata Muhaimin yang juga Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

Langkah SBY yang aktif mengajak Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat dan sikap responsif Yenny Wahid atas ajakan SBY jelas melalui kalkulasi yang matang dari masing-masing pihak. SBY dan Partai Demokrat berkepentingan dengan ceruk suara para pendukung Gus Dur dan kalangan Nahdliyin. Begitu juga Yenny membutuhkan kendaraan politik sebagai ajang artikulasi dirinya dalam kancah politik.

Jika menilik ke belakang, hubungan SBY dengan keluarga Gus Dur juga bukanlah kali ini. Saat Pilpres 2004, Gus Dur juga memberi dukungan ke SBY. Meski dalam perjalanannya, Gus Dur kerap bersikap kritis terhadap pemerintahan SBY saat itu. Walaupun, sebagaimana ciri khas Gus Dur, hubungan pribadi sesama tokoh tetap terjalin hangat, meski dalam sikap politik berbeda. Begitu juga SBY juga memberi penghormatan yang dalam kepada Gus Dur. Saat detik-detik meninggalnya Gus Dur, SBY juga hadir di RSCM, tempat Gus Dur dirawat.

Akrobat politik Yenny Wahid yang masuk Partai Demokrat ini mengingatkan publik atas manuver Gus Dur yang juga memberi banyak kejutan. Seperti langkah Gus Dur yang menemui mantan Presiden Soeharto termasuk runtang-runtung Gus Dur dengan putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana melalui forum Istigotsah jelang Pemilu 1997 silam. Kejutan Gus Dur pada akhirnya dipahami para pengikutnya di belakang hari. Bagaimana dengan kejutan ala Yenny? kita lihat saja. [mdr]

Read more »

Kaki Politik 'Lumpuh', Loyalis Anas Berguguran

INILAH.COM, Jakarta - Kekuatan politik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum benar-benar di ambang kelumpuhan. Loyalis yang selama ini menjadi benteng di internal Partai Demokrat justru mundur tertib dari Partai Demokrat. Tak ada lagi harapan perlawanan dari kubu Anas Urbaningrum.

Para loyalis Anas yang selama ini dikenal sebagai "die hard" bekas Ketua Umum Partai Demokrat satu per satu berguguran. Momentum penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrat menjadi titik awal bergugurannya para loyalis Anas.

Sedikitnya dua tokoh yang dikenal loyalis Anas Urbaningrum mundur dari pencalegan Partai Demokrat. Mereka adalah Gede Pasek Suardika dan Sudewo. Di era kepengurusan Anas Urbaningrum, masing-masing menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Gede Pasek Suardika menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika sedangkan Sudewo Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK).

Gede Pasek Suardika berdalih, hingga saat ini belum sempat mengurus formulir pencalegan Partai Demokrat. Alasannya, Ibundanya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit.

Namun, alasan lainnya yang cenderung argumentatif terkait dengan posisi politik Pasek saat ini. Menurut Pasek, dirinya bukan pilihan utama caleg dari Partai Demokrat. Kader senior, kata Pasek akan lebih dipilih oleh partai. "Kita kan hanya cheerleaders saja. Jadi juru sorak biar ramai dan meriah saja. Tidak begitu berarti. Yang senior-senior itu kan banyak sekali. Mereka para politisi tangguh, senior, profesional, demokrat sejati," sindir Pasek di Jakarta, Senin (8/4/2013).

Lain lagi dengan Sudewo. Meski telah memastikan akan keluar dari Partai Demokrat dan hijrah ke Partai Gerindra, namun tak ada alasan pasti mengapa dirinya pindah ke Partai Gerindra. "Insya allah dalam waktu dekat ini saya akan menyampaikan pengunduran diri saya sebagai kader Partai Demokrat dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI," ujar Sudewo akhir pekan lalu.

Nama Sudewo awal 2012 lalu sempat mencuat. Dia pernah dipanggil Komisi Pengawas Partai Demokrat. Bahkan ia pernah diberi sanksi oleh Komisi Pengawas untuk tidak lagi menjabat sebagai Ketua Bidang OKK DPP Partai Demokrat. Meski, direkomendasikan dicopot dari DPP, nama Sudewo kembali masuk di DPP Partai Demokrat.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai sejumlah kader Partai Demokrat yang tidak maju dalam Pemilu 2014 mendatang dikarenakan gelisah dengan dirinya sendiri. "Mereka gelisah karena tingkah laku mereka sendiri, mereka dekat dengan Anas," kata Ruhut.

Lebih lanjut Ruhut mengatakan sejak Anas Urbaningrum menjadi tersangka para loyalisnya mundur tertib. "Saat ini hanya menyisakan Tri Dianto. Itulah logika politik," cetus Ruhut.

Pasca-KLB Partai Demokrat posisi politik Anas Urbaningrum kian kehilangan posisi tawar politik hadapan SBY. Apalagi termutakhir, SBY justru berkomunikasi intensif dengan Yenny Wahid yang merupakan representasi NU dan Gus Dur. Sebagaimana diketahui, Anas juga dikenal sebagai kader NU. Kini, yang tersisa, Anas secara politik kian lumpuh dan sejumlah loyalisnya pun berguguran.

Read more »

SBY: SMS Saya ke Anas Tidak Dibalas

SBY (kanan) dan Anas Urbaningrum. REUTERS/Supri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sempat berkomunikasi dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, setelah Anas ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu tersangka kasus korupsi Hambalang.

"Setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka, saya kirim SMS ke dia. Tidak dibalas," kata SBY dalam wawancara khusus dengan Tempo di Wisma Negara, Jakarta, Jumat, 5 April 2013.

Menurut SBY, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Anas sempat bertandang ke kediaman pribadi SBY di Cikeas. Dalam pertemuan itu, Anas meminta bantuan SBY. "Tentunya, kalau bertabrakan dengan hukum, tidak akan saya berikan. Tetapi kalau membantu supaya Anas tidak diperlakukan dengan tidak baik, itu harus," kata dia.

SBY memastikan tak pernah melakukan intervensi terhadap keputusan KPK yang menetapkan Anas sebagai tersangka. Bahkan, ia mengaku tak pernah sekali pun melakukan komunikasi melalui telepon kepada setiap pemimpin KPK. "Saya bertemu dengan pimpinan KPK juga dilakukan terbuka, selalu didampingi menteri dan dengan agenda jelas. Ini cara saya mencegah fitnah dan tudingan yang tidak benar," ujarnya.

Lagi pula, kata dia, selama ini dia hanya meminta KPK memperjelas status Anas yang masih menggantung ketika itu. "Kalau memang tidak bersalah, nyatakan tidak bersalah. Itu pernyataan yang wajar dari pimpinan partai," kata pendiri partai berlambang "mercy" ini. (Baca wawancara lengkapnya diMajalah Tempo Edisi 8 April 2013)

TIM TEMPO | MUNAWWAROH

Read more »

SBY: 1.000 Persen Ibu Ani Tak Terlibat Hambalang

bu Ani Yudhoyono. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyonomenegaskan bahwa keluarganya tidak terlibat sedikit pun dalam kasus korupsi Hambalang yang membelit sejumlah politikus Partai Demokrat. 

"Seribu persen Ibu Ani tidak tahu-menahu tentang Hambalang. Saya pun tidak tahu," kata SBY dalam wawancara khusus dengan tim Tempo di Wisma Negara, Jakarta, Jumat, 5 April 2013. (Baca selengkapnya di sini)

Tak hanya membantah tuduhan terhadap istrinya, Ani Yudhoyono, SBY juga menepis isu keterlibatan putra bungsunya, Edhie Baskoro atau Ibas, dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 243 miliar itu. SBY mempertanyakan dasar keterkaitan istrinya dengan kasus yang memang menyeret sejumlah pengurus Demokrat, termasuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Bagaimana seorang istri, ibu negara, harus tahu? Ibas juga sudah melaporkan kepada polisi tentang tuduhan bahwa ia menerima uang dan menyatakan tidak pernah mengalami kejadian itu," kata SBY. SBY menambahkan, "Sekarang dilawan, ayo sama-sama bicara fakta dan kebenaran."

SBY memastikan bahwa dirinya tak pernah melakukan intervensi terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsiyang kemudian menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. Bahkan ia mengaku tak pernah sekali pun melakukan komunikasi melalui telepon kepada setiap pimpinan KPK. 

"Saya bertemu dengan pimpinan KPK juga dilakukan terbuka, selalu didampingi menteri dan dengan agenda jelas. Ini cara saya mencegah fitnah dan tudingan yang tidak benar," kata dia.

Pendiri Partai Demokrat ini menyayangkan sikap Anas yang kemudian menyerang ia dan keluarganya setelah ditetapkan sebagai salah seorang tersangka kasus Hambalang. "Saya kaget sekali. Ketika ia menjadi tersangka lalu pernyataannya sangat attacking, kami juga tidak menyangka," ujarnya.

TIM TEMPO | MUNAWWAROH

Read more »

Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham Temui Timwas Century DPR

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Tim pengawasan kasus Bank Century DPR saat ini sedang membahas penanganan penelusuran dan pengembalian aset Bank Century. Dalam pembahasan ini, Timwas Century DPR mengundang Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung. 

"Kami berharap ada kemajuan penting," kata pimpinan rapat Timwas Century DPR, Taufik Kurniawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013). 

Mereka yang sudah terlihat hadir memenuhi undangan Timwas Century DPR yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief. 

Selain ketiganya, hadir pula Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman. Untuk penelusuran aset Bank Century di Swiss, Timwas Century DPR juga mengundang Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo, yang juga politisi PAN. 

Kasus Bank Century kembali menjadi perhatian setelah tim kecil Timwas Century mendatangi kediaman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kediaman. 

Kepada Anas, timwas mengaku mendapat informasi baru. Tetapi belakangan, Anas batal diundang untuk memenuhi undangan Timwas Century karena tidak ada informasi terbaru. Timwas Century mengaku mendapat 4 nama baru dari Anas, tetapi Anas membantah memberikan 4 nama itu. (Ism)

Read more »

Pegawai BI Diperiksa KPK Terkait Kasus Century

oleh Rochmanuddin

Liputan6.com, Jakarta : Kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Penjamin Jangka Panjang (FPJP) Bank Century terus di dalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, penyidik KPK memeriksa 2 pegawai Bank Indonesia (BI).

Kedua pegawai BI tersebut dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus bailout senilai Rp 6,7 triliun tersebut. Keduanya adalah Purwanto dan Pardjiman.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Dalam kasus ini KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk mantan Deputi Gubernur Budi Mulya. Sementara itu, Sitti Chalimah Fadjriah pun akan ditetapkan sebagai tersangka, jika nantinya kondisi kesehatannya memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan seperti Ketua OJK Muliaman Hadad, mantan Kepala BKF Anggito Abimanyu dan Deputi Gubernur BI Halim Alimsyah. (Mut)

Read more »

Buru Aset Century, Dubes Swiss: Denny Indrayana Tak Libatkan Kami

Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo mengaku tidak dilibatkan dalam perburuan dan pengembalian aset Bank Century. Satu hal penyebabnya, karena saat ini pengembalian aset sudah ditangani Satuan Tugas Pemulihan Aset Bank Century pimpinan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. 

"Sejak timnya Pak Denny masuk, kami memang berhenti," kata Djoko Susilo sebelum mengikuti rapat dengan Tim Pengawas Bank Century DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013). 

Menurut Djoko, sebelum dipegang Denny Indrayana, tim perburuan aset Bank Century ini dipimpin Darmono yang juga Wakil Jaksa Agung. Djoko mengaku sejak itupula Kedutaan Besar Swiss tidak memiliki akses untuk penelusuran dan pengembalian aset Bank Century.

"Akses kami ditutup," kata Dubes yang juga politisi PAN ini. Menurut Djoko, kedutaan besar itu merupakan wakil pemerintah. Jadi, urusan pemerintah Indonesia di Swiss, kata Djoko, akan diwakili kedutaan yang dipimpinnya. 

"Dan kalau itu menyangkut yang sifatnya rahasia, kami sebagai pejabat bersumpah tidak akan membocorkan rahasia negara. Tapi sejak timnya Pak Denny masuk, kami memang berhenti," ujar Djoko lagi. 

Djoko akui, sejak itu kedutaan tak lagi dilibatkan dan tidak punya akses lagi untuk penelusuran aset Bank Century. Kondisi ini sudah berlangsung hampir satu tahun. 

"Sementara tim pemburu yang dilakukan Pak Darmono sudah menyempurnakan proporsal MLA (Mutual Legal Assisstance) untuk menuntaskan masalah hukum," ujar Djoko. (Ism)

Read more »

Dubes: Aset Century Rp 1,5 Triliun di Swiss Belum Bisa Dibekukan

Rapat Timwas Century. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo, mengatakan pihaknya belum menerima Mutual Legal Assistance (MLA) untuk dikirim kepada pemerintah Swiss terkait aset Century yang parkir di bank negara tersebut.

Djoko yang hadir di tengah-tengah Tim pengawas Century dalam kapasitas untuk menerangkan soal penanganan pembekuan aset pemilik Bank Century, Robert Tantular yang ada di negara tersebut.

"Faktanya, MLA ini belum diterima, dan dana US$ 156 juta atau Rp 1,5 triliun masih sengketa dan belum bisa dibekukan oleh otoritas Swiss," kata Djoko di hadapan Timwas Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Ia mengakui, untuk menyelesaikan MLA kepada pemerintah Swiss, pihaknya terkendala dengan akses untuk mempertanyakan kelanjutan proses pembekuan aset Century tersebut. "Karena kami tidak mendapatkan sama sekali akses, bisa dikatakan kegiatan kamu sebagai tukang pos vakum," ucap dia.

Sehigga lanjut dia, upaya mempertanyakan kelanjutan proses tersebut, kedubes RI untuk Swiss ibarat tukang pos, dimana KBRI berupaya untuk mengetahui pembekuan aset Robert Tantular.

"Peranan kami dalam hal mendukung pemerintah menyelesaikan MLA pada pemerintah Swiss, kami seperti tukang pos. Kami ini agak nglamak," kata dia.

Ia mengakui, peranannya dijalani sejak maret 2010, sampai berhenti pada Maret atau April 2012. "Ini yang berhenti sama sekali. Karena kami tidak mendapatkan sama sekali akses, bisa dikatakan kegiatan kamu sebagai tukang pos vakum," keluhnya.

Saat ini kata dia bahwa, aset Century yang terdapat di bank di Swiss berjumlah US$ 156 juta dari US$ 220 juta. "Bisa saja setiap saat melayang itu barang," pungkasnya. (Ary)

Read more »

Buru Aset Century, Menkeu Minta Semua Lembaga Koordinasi

Menkeu, Agus Martowardojo (Liputan6.com/Adrian Martinus Tunay)

Liputan6.com, Jakarta : Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta semua lembaga untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pengembalian aset Bank Century. Terutama aset yang belum bisa diambil di Swiss dan Hongkong. Agus mengakui untuk pengejaran aset di Swiss saat ini masih dalam hukum perdata.

"Saya ingin usaha ini dapat fokus dan prioritas, karena sebagian ada di Hongkong atau di swiss atau negara-negara lain. Saya sambut gembira koordinasi Menkumham atau Menko Polhukam itu terus berjalan," kata Agus usai diminta pendapatnya oleh Timwas Century di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Menurut Agus Marto, ada sedikit hambatan di Swiss. Pengembalian aset masih terganjal sistem hukum di Swiss yang masih memasukkan kasus ini sebagai perkara perdata. Maka itu, pemerintah Indonesia berupaya mempercepat proses penyelesaian masalah aset Century di Swiss yang mencapai Rp 1,5 triliun itu. 

"Ke depan, kami harapkan bisa terus fokus dan baik sehingga bisa efektif," ujar Agus. "Ini yang perlu ada upaya peningkatan. Di dalam negeri ada potensi aset, harus ditindaklanjut dengan baik." 

Agus menegaskan, pemerintah telah membentuk meminta kepada Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa hukum Pemerintah Indonea untuk komunikasi dengan Kedutaan Besar dan berhubungan dengan pihak-pihak terkait di Swiss.

Kendati begitu, kata Agus, pemerintah akan tetap fokus dan memprioritaskan pemulangan aset Century. Karena sebagian aset itu ada di Hong Kong atau di Swiss atau negara-negara lain sehingga diperlukan koordinasi ini bisa terus efektif.

"Pemerintah sudah ada tim bersama sejak 2009. Lalu ada Keppres untuk tindak lanjut itu. Sebelumnya di Februari 2010, Menko Polhukam mengejar terpidana dan juga aset-aset yang harusnya di klaim Indonesia," tambah dia.

Dirinya juga mendukung bila DPR melakukan inisiatif membentuk tim sendiri guna mengawasi perampasan aset century yang ada di Hongkong sebesar Rp 86 miliar dan Swiss itu. "Kalau dari DPR perlu ada suatu tim yang khusus dibentuk untuk menangani, saya dukung. Ini tentu kewenangan DPR," ungkap Agus. (Ism)

Read more »

Kinerja Tim Denny Indrayana Kejar Aset Century Diragukan

(Liputan 6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Kinerja Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana selaku Tim terbaru pemburuan aset kasus Bank Century belum terlihat hasilnya. Padahal Denny telah mondar-mandir ke Swiss dan Hongkong untuk memburu aset bernilai triliunan rupiah itu.

Anggota Timwas Century Fahri Hamzah menyesalkan ketidakhadiran Denny untuk menjelaskan kinerjanya mengenai pemburuan aset Century. Bahkan Timwas meminta agar Menkumham menegur Denny.

"Kenapa nama yang disebut tidak datang dalam rapat ini (Rapat Kerja Timwas Century dengan Pemerintah), Pak Denny Indrayana. Rapat ini tidak ada pola kalau yang berkepentingan tidak hadir. Denny udah mondar-mandir tapi nggak jelas hasilnya," kata Fahri dalam rapat kerja Timwas Century bersama Menkhumham, Jaksa Agung, Kapolri dan Dubes RI Swiss dan Konjen RI Hongkong di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Sementara Chairuman Harahap, anggota Timwas asal Golkar menimpali, agar Menkumham Amir Syamsuddin selaku atasaan Denny agar menegur, mengingat kinerjanya yang belum jelas. "Saya minta Wamenkumhan ditegur," ujar Chairuhman dalam rapat Kerja Timwas yang dipimpin Taufik Kurniawan.

Menyikapi itu Menkumham Amir Syamsuddin menjelaskan, tim terpadu dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono dan bukan wakilnya Denny.

"Pak Denny tidak memimpin tim apapun. Tanpa membantah Dubes, itu mungkin istilah tidak tepat (Denny)," ucap Amir menimpali.

Amir menjelaskan ketika Denny bertugas ke Hongkong dan Swiss, pihaknya telah membekali SK Menkumham. Namun, hal itu tidak menjadikan Denny sebagai ketua tim terpadu.

"Kalau dipersoalkan, apa yang dikerjakan (Denny), masukan timwas akan kami gunakan sebagai bahan lebih menata, mungkin bunyi surat tugas, karena tugas masih banyak perjalanan serupa," ujar Amir.

Amir menegaskan bahwa Denny melaksanakan tugasnya dibawah arahan dirinya. Meskipun Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo merasa kecewa dengan Denny karena tidak berkoordinasi dengannya dalam memburu aset Century di negara tersebut.

"Karena kurang koordinasi dengan dubes RI untuk Swiss tapi jangan dibilang melangkahi," pungkas Amir. (Ary)

Read more »

10 Artikel Yulianis di Kompasiana salah satu saksi kasus hambalang

Terbaru

Politik

Herier Anas Urbaningrum

Saya sudah pernah di LIDIK oleh KPK mengenai mobil Herier Anas, dan Saya mejelaskan darimana asal muasal mobil herier tersebut. Tgl 12 September 2009 Hasyim adik ...

OPINI | 16 February 2013 04:57

 2222    22    7 aktual

Hukum

Pak Novel dan Seluruh Jajaran KPK, Doa Kami Menyertai Kalian… Amiiin

Pak NOVEL BASWEDAN salah satu penyidik KPK yang saya kenal di kriminalisasi oleh kepolisian, teringat saat pertama kali saya bertemu dengan Pak Novel, 21 April ...

OPINI | 6 October 2012 12:42

 938    10    6 aktual

Politik

Cadar Hitam di Sidang Angie….

Bun….. aku nervous nih bun….. Oktarina Furi bicara sesaat sebelum sidang, aku dan Oktarina Furi bertemu di gedung Tipikor jam 8.20, kami di kawal oleh ...

OPINI | 5 October 2012 19:28

 1147    20    4 bermanfaat

Catatan Harian

Ya Allah… Lagu ini….

Pagi ini aku ikut suami ke kantornya…. kalo lagi tidak ke KPK aku membantu suami di kantornya, sepanjang jalan suami menyetel lagu CRISYE “KETIKA TANGAN ...

OPINI | 23 April 2012 21:43

 838    8    1 inspiratif

Catatan Harian

Hari Ini Satu Tahun yang Lalu, Hari Kartini Kelabu

21 April 2011, hari bersejarah dalam hidupku tepat 1 tahun yang lalu hidupku menjadi tidak menentu, dalam 1 tahun aku berpindah tempat satu ke tempat ...

OPINI | 21 April 2012 02:51

 623    10    Nihil

Politik

Kongres Bandung (Real Script)

Tulisan Saya ini sudah di muat di majalah CEK dan RICEK serta majalah TEMPO, untuk itu pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua ...

OPINI | 6 March 2012 22:51

 2004    52    5 aktual

Politik

WISMA ATLET-Pasca 21 April (1)

Pa….. Bisa jemput mama di hotel Mahakam, tanyaku kepada suami, Mama ngapain di sana, Meettingnya sampe Malam?. Terbayanglah semua kejadian kemarin, karena saat kejadian aku ...

OPINI | 1 February 2012 03:15

 1329    39    3 menarik

Politik

WISMA ATLET-21 April yang Mencekam (2)

Jam 18:00 Saya sampai di kantor, di kantor masih ada Oktarina Furi dan Neni Kartini, Saya saat dalam perjalan dari Mandiri Sekuritas ke kantor TOWER ...

OPINI | 30 January 2012 02:04

 1588    51    8 aktual

Politik

WISMA ATLET-21 April yang Mencekam (1)

Pa… Mama berangkat ya…. saat itu jam 7:00, Assallamualaikum….. Waalaikum salam…. Suamiku menjawab. Setiap pagi rutinitas kami seperti itu, kami berangkat masing-masing. Saya ke arah ...

OPINI | 29 January 2012 00:45

 1666    49    3 aktual

Puisi

Doa Orang yang Teraniaya

Ya ALLAH… Ampunilah dosaku…. Dosa keluargaku… Aku yakin Engkau tidak akan memberikan cobaan kepada kami…. Tanpa maksud yang baik… Kami yakin… Ada hal terbaik menunggu kami di sebrang jalan sana. Ya ...

FIKSI | 25 January 2012 07:32

 2922    15    3 aktual

Sumber Artikel : http://www.kompasiana.com/Yulianis

Read more »

Ketika Elite Mencemari Idealisme Partai

[JAKARTA] Perilaku para elite politik telah mencemari tujuan pembentukan partai politik (parpol), karena sesungguhnya parpol merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan ideal yakni menyalurkan aspirasi rakyat. Karena tidak ada aturan main yang jelas, apalagi dengan menyogok bisa masuk dalam lingkaran dalam (inner circle) partai, akhirnya partai politik digunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan.

Demikian rangkuman pendapat pengamat politik Bara Hasibuan, Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, Direktur Soegeng Sarijadi Syndicated, Sukardi Rinakit dan Ketua Badan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis yang dihubungi SP secara terpisah di Jakarta, Selasa (22/7) dan Rabu (23/7).

Menurut Bara, pemahaman itu tidak dimiliki oleh para politikus saat ini. "Orang yang masuk ke parpol tidak tahu untuk apa kekuasaan itu. Jadi, setelah dapat kekuasaan tidak paham tujuannya. Partai-partai besar yang punya wakil di kabinet hanya tahu posisi, tidak tahu akses kekuasaan untuk apa," tandasnya.

Bara menegaskan, setiap parpol semestinya memiliki kejelasan ideologi dan platform, sehingga berani terjun dalam pertarungan ide demi memperoleh solusi atas permasalahan bangsa. Budaya politik itu, tidak tumbuh di Indonesia. "Parpol hanya mengkritik pemerintah, tidak menawarkan solusi. Padahal seharusnya mereka berani merespon pasal-pasal yang dipakai pemerintah dalam suatu persoalan," tandasnya.

Politik sebagai Panglima

Di Indonesia, kata Todung Mulya Lubis, politik masih sebagai panglima. Oleh karena itu sebagian orang berusaha bergabung dengan partai politik. Sebagian pengusaha Indonesia merasa aman menjalankan usahanya jika bergabung dengan partai politik atau menyumbangkan uangnya ke parpol.

Sebagai bukti, banyak pengusaha Indonesia sebenarnya bermasalah dari segi hukum, namun tidak tersentuh hukum karena mereka adalah "teman" dari orang yang mempunyai kekuasaan politik, bahkan mereka adalah kekuasaan politik itu. "Idealnya negara demokratis seperti Indonesia, hukum yang menjadi panglima. Saya tidak mempunyai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah ini dan tidak tahu kapan situasi seperti ini akan berakhir," ujarnya.

Sementara itu, Anies Baswedan berpendapat parpol yang ada sekarang ini tidak mempunyai aturan main yang tegas. Sistem yang ada tidak jelas, sehingga terbuka celah bagi para anggotanya untuk melakukan penyelewengan. Termasuk lemahnya pengawasan terhadap anggota DPR sehingga mereka bebas berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu tanpa terikat kewajiban melapor.

"Apalagi parpol umumnya menutup mata dengan masuknya sejumlah dana ke dalam institusi akibat kebutuhan pendanaan partai yang sangat besar," ujarnya.

Sedangkan Sukardi Rinakit menyatakan saat ini parpol tidak menjalankan fungsi kaderisasi secara maksimal. Penyebabnya, proses rekrutmen yang memungkinkan dilakukan dengan penyogokan. Orang yang berduit bisa mendapat jabatan di partai, padahal seharusnya posisi itu ditempati orang-orang yang memiliki kualitas.

Sukardi juga mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk menggerakkan partai memancing munculnya peluang korupsi. Kondisi ini akhirnya membuat partai berorientasi kepada kebutuhan untuk menutupi anggaran internal mereka. [dikutip dari www.suarapembaruan.com]

Read more »