_Demo_Tolak_Kenaikan_BBM.jpg)
Bekasi (SAPULIDI News) - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) diketahui akibat tidak kreatifnya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi persoalan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian dikatakan kepala Departemen Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Alwiyah Maulidiyah Hasan atau yang sering disapa Hj. Dial Hasan.Senin (19/3)
Pemerintahan SBY menurut Dial, dinilai tidak mampu memaksimalkan pendapatan atau masukan dari sektor perdagangan Gas dan Minyak Bumi sehingga pembiayaan APBN terkendala. "Semestinya pemerintah harus me-manage secara baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi," katanya usai Aksi Keprihatinan di lapangan kecamatan Rawalumbu,kemarin.
Dial mengungkapkan dampak dari issue rencana kenaikan harga BBM sangat berpengaruh kepada pada naiknya kebutuhan pokok seperti harga telur saat ini naik menjadi Rp. 18 ribu, belum lagi bahan pokok lain yang akan membuat masyarakat kesulitan dalam menjalani hidup.“Lagi-lagi kaum perempuan akan paling menjadi korban dari rencana bergulirnya kebijakan kenaikan harga BBM,” Katanya.
Oleh sebab itu Dial sepakat dengan Aliansi Warga Masyarakat Perumahan se Bekasi untuk menolak kenaikan harga yang digulirkan pemerintahan SBY-Boediono. Ia juga berharap kepada pemerintah agar mempelajari kembali eksport minyak yang dilakukan ke Cina, sehingga hasilnya tidak impas atau rugi.
Dial mengungkapkan dampak dari issue rencana kenaikan harga BBM sangat berpengaruh kepada pada naiknya kebutuhan pokok seperti harga telur saat ini naik menjadi Rp. 18 ribu, belum lagi bahan pokok lain yang akan membuat masyarakat kesulitan dalam menjalani hidup.“Lagi-lagi kaum perempuan akan paling menjadi korban dari rencana bergulirnya kebijakan kenaikan harga BBM,” Katanya.
Oleh sebab itu Dial sepakat dengan Aliansi Warga Masyarakat Perumahan se Bekasi untuk menolak kenaikan harga yang digulirkan pemerintahan SBY-Boediono. Ia juga berharap kepada pemerintah agar mempelajari kembali eksport minyak yang dilakukan ke Cina, sehingga hasilnya tidak impas atau rugi.
Dial mengusulkan agar undang-undang (UU) Migas dihapuskan karena tidak ada faedahnya bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Hal ini juga diutarakan perwakilan aksi yang hadir antara lain Ivan, Rahmat "Pepeng" Hidayat, H. King Vidor, Ki Slamet, Harun Al Rasyid, Ahmad "Ozy" Fauzi, Ibnu Hajar Tanjung, dan Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Sastra Kali Malang (SKB).
Penundaan rencana kenaikan harga menurut para perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), Aliansi Masyarakat Rawalumbu, Garda NASDEM, Gerakan Muda Indonesia (GEMINDO), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Pemuda Perumahan Se-Bekasi, dan Forum Perempuan Bekasi (FPB) menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Mereka semua secara tegas menolak kenaikan harga yang pasti berimplikasi pada kenaikan tarif dan ongkos yang membebani masyarakat secara langsung.
Solusi kompensasi dinyatakan semua perwakilan sebagai mimpi buruk karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada akhirnya hanya transit ke konter pulsa atau hal-hal yang tidak signifikan dalam mengatasi kesulitan yang menunggu lainnya. Aliansi meminta pemerintah menata APBN tanpa harus mengorbankan kepentingan mendasar masyarakat seperti dengan menurunkan gaji pejabat tinggi, mengurangi biaya perjalanan, memangkas anggaran tidak penting dan mengurangi anggaran tidak jelas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden-Wakil Presiden.
Acara konsolidasi dihibur dengan pentas musikalisasi puisi Satra Kali Malang yang menyanyikan beberapa tembang keprihatainan dan gugatan. Diantaranya Bongkar Kalau Aku diberi Kesempatan Memimpin,dll.(aji/don)
Posted in: Berita,Politik
0 comments:
Post a Comment