Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham Temui Timwas Century DPR

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Tim pengawasan kasus Bank Century DPR saat ini sedang membahas penanganan penelusuran dan pengembalian aset Bank Century. Dalam pembahasan ini, Timwas Century DPR mengundang Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung. 

"Kami berharap ada kemajuan penting," kata pimpinan rapat Timwas Century DPR, Taufik Kurniawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013). 

Mereka yang sudah terlihat hadir memenuhi undangan Timwas Century DPR yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief. 

Selain ketiganya, hadir pula Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman. Untuk penelusuran aset Bank Century di Swiss, Timwas Century DPR juga mengundang Duta Besar RI di Swiss, Djoko Susilo, yang juga politisi PAN. 

Kasus Bank Century kembali menjadi perhatian setelah tim kecil Timwas Century mendatangi kediaman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kediaman. 

Kepada Anas, timwas mengaku mendapat informasi baru. Tetapi belakangan, Anas batal diundang untuk memenuhi undangan Timwas Century karena tidak ada informasi terbaru. Timwas Century mengaku mendapat 4 nama baru dari Anas, tetapi Anas membantah memberikan 4 nama itu. (Ism)

Read more »

Pegawai BI Diperiksa KPK Terkait Kasus Century

oleh Rochmanuddin

Liputan6.com, Jakarta : Kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Penjamin Jangka Panjang (FPJP) Bank Century terus di dalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, penyidik KPK memeriksa 2 pegawai Bank Indonesia (BI).

Kedua pegawai BI tersebut dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus bailout senilai Rp 6,7 triliun tersebut. Keduanya adalah Purwanto dan Pardjiman.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Dalam kasus ini KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk mantan Deputi Gubernur Budi Mulya. Sementara itu, Sitti Chalimah Fadjriah pun akan ditetapkan sebagai tersangka, jika nantinya kondisi kesehatannya memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan seperti Ketua OJK Muliaman Hadad, mantan Kepala BKF Anggito Abimanyu dan Deputi Gubernur BI Halim Alimsyah. (Mut)

Read more »

Buru Aset Century, Dubes Swiss: Denny Indrayana Tak Libatkan Kami

Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo mengaku tidak dilibatkan dalam perburuan dan pengembalian aset Bank Century. Satu hal penyebabnya, karena saat ini pengembalian aset sudah ditangani Satuan Tugas Pemulihan Aset Bank Century pimpinan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. 

"Sejak timnya Pak Denny masuk, kami memang berhenti," kata Djoko Susilo sebelum mengikuti rapat dengan Tim Pengawas Bank Century DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013). 

Menurut Djoko, sebelum dipegang Denny Indrayana, tim perburuan aset Bank Century ini dipimpin Darmono yang juga Wakil Jaksa Agung. Djoko mengaku sejak itupula Kedutaan Besar Swiss tidak memiliki akses untuk penelusuran dan pengembalian aset Bank Century.

"Akses kami ditutup," kata Dubes yang juga politisi PAN ini. Menurut Djoko, kedutaan besar itu merupakan wakil pemerintah. Jadi, urusan pemerintah Indonesia di Swiss, kata Djoko, akan diwakili kedutaan yang dipimpinnya. 

"Dan kalau itu menyangkut yang sifatnya rahasia, kami sebagai pejabat bersumpah tidak akan membocorkan rahasia negara. Tapi sejak timnya Pak Denny masuk, kami memang berhenti," ujar Djoko lagi. 

Djoko akui, sejak itu kedutaan tak lagi dilibatkan dan tidak punya akses lagi untuk penelusuran aset Bank Century. Kondisi ini sudah berlangsung hampir satu tahun. 

"Sementara tim pemburu yang dilakukan Pak Darmono sudah menyempurnakan proporsal MLA (Mutual Legal Assisstance) untuk menuntaskan masalah hukum," ujar Djoko. (Ism)

Read more »

Dubes: Aset Century Rp 1,5 Triliun di Swiss Belum Bisa Dibekukan

Rapat Timwas Century. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Duta Besar RI untuk Swiss, Djoko Susilo, mengatakan pihaknya belum menerima Mutual Legal Assistance (MLA) untuk dikirim kepada pemerintah Swiss terkait aset Century yang parkir di bank negara tersebut.

Djoko yang hadir di tengah-tengah Tim pengawas Century dalam kapasitas untuk menerangkan soal penanganan pembekuan aset pemilik Bank Century, Robert Tantular yang ada di negara tersebut.

"Faktanya, MLA ini belum diterima, dan dana US$ 156 juta atau Rp 1,5 triliun masih sengketa dan belum bisa dibekukan oleh otoritas Swiss," kata Djoko di hadapan Timwas Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Ia mengakui, untuk menyelesaikan MLA kepada pemerintah Swiss, pihaknya terkendala dengan akses untuk mempertanyakan kelanjutan proses pembekuan aset Century tersebut. "Karena kami tidak mendapatkan sama sekali akses, bisa dikatakan kegiatan kamu sebagai tukang pos vakum," ucap dia.

Sehigga lanjut dia, upaya mempertanyakan kelanjutan proses tersebut, kedubes RI untuk Swiss ibarat tukang pos, dimana KBRI berupaya untuk mengetahui pembekuan aset Robert Tantular.

"Peranan kami dalam hal mendukung pemerintah menyelesaikan MLA pada pemerintah Swiss, kami seperti tukang pos. Kami ini agak nglamak," kata dia.

Ia mengakui, peranannya dijalani sejak maret 2010, sampai berhenti pada Maret atau April 2012. "Ini yang berhenti sama sekali. Karena kami tidak mendapatkan sama sekali akses, bisa dikatakan kegiatan kamu sebagai tukang pos vakum," keluhnya.

Saat ini kata dia bahwa, aset Century yang terdapat di bank di Swiss berjumlah US$ 156 juta dari US$ 220 juta. "Bisa saja setiap saat melayang itu barang," pungkasnya. (Ary)

Read more »

Buru Aset Century, Menkeu Minta Semua Lembaga Koordinasi

Menkeu, Agus Martowardojo (Liputan6.com/Adrian Martinus Tunay)

Liputan6.com, Jakarta : Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta semua lembaga untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pengembalian aset Bank Century. Terutama aset yang belum bisa diambil di Swiss dan Hongkong. Agus mengakui untuk pengejaran aset di Swiss saat ini masih dalam hukum perdata.

"Saya ingin usaha ini dapat fokus dan prioritas, karena sebagian ada di Hongkong atau di swiss atau negara-negara lain. Saya sambut gembira koordinasi Menkumham atau Menko Polhukam itu terus berjalan," kata Agus usai diminta pendapatnya oleh Timwas Century di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Menurut Agus Marto, ada sedikit hambatan di Swiss. Pengembalian aset masih terganjal sistem hukum di Swiss yang masih memasukkan kasus ini sebagai perkara perdata. Maka itu, pemerintah Indonesia berupaya mempercepat proses penyelesaian masalah aset Century di Swiss yang mencapai Rp 1,5 triliun itu. 

"Ke depan, kami harapkan bisa terus fokus dan baik sehingga bisa efektif," ujar Agus. "Ini yang perlu ada upaya peningkatan. Di dalam negeri ada potensi aset, harus ditindaklanjut dengan baik." 

Agus menegaskan, pemerintah telah membentuk meminta kepada Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa hukum Pemerintah Indonea untuk komunikasi dengan Kedutaan Besar dan berhubungan dengan pihak-pihak terkait di Swiss.

Kendati begitu, kata Agus, pemerintah akan tetap fokus dan memprioritaskan pemulangan aset Century. Karena sebagian aset itu ada di Hong Kong atau di Swiss atau negara-negara lain sehingga diperlukan koordinasi ini bisa terus efektif.

"Pemerintah sudah ada tim bersama sejak 2009. Lalu ada Keppres untuk tindak lanjut itu. Sebelumnya di Februari 2010, Menko Polhukam mengejar terpidana dan juga aset-aset yang harusnya di klaim Indonesia," tambah dia.

Dirinya juga mendukung bila DPR melakukan inisiatif membentuk tim sendiri guna mengawasi perampasan aset century yang ada di Hongkong sebesar Rp 86 miliar dan Swiss itu. "Kalau dari DPR perlu ada suatu tim yang khusus dibentuk untuk menangani, saya dukung. Ini tentu kewenangan DPR," ungkap Agus. (Ism)

Read more »

Kinerja Tim Denny Indrayana Kejar Aset Century Diragukan

(Liputan 6.com/Danu Baharuddin)

Liputan6.com, Jakarta : Kinerja Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana selaku Tim terbaru pemburuan aset kasus Bank Century belum terlihat hasilnya. Padahal Denny telah mondar-mandir ke Swiss dan Hongkong untuk memburu aset bernilai triliunan rupiah itu.

Anggota Timwas Century Fahri Hamzah menyesalkan ketidakhadiran Denny untuk menjelaskan kinerjanya mengenai pemburuan aset Century. Bahkan Timwas meminta agar Menkumham menegur Denny.

"Kenapa nama yang disebut tidak datang dalam rapat ini (Rapat Kerja Timwas Century dengan Pemerintah), Pak Denny Indrayana. Rapat ini tidak ada pola kalau yang berkepentingan tidak hadir. Denny udah mondar-mandir tapi nggak jelas hasilnya," kata Fahri dalam rapat kerja Timwas Century bersama Menkhumham, Jaksa Agung, Kapolri dan Dubes RI Swiss dan Konjen RI Hongkong di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Sementara Chairuman Harahap, anggota Timwas asal Golkar menimpali, agar Menkumham Amir Syamsuddin selaku atasaan Denny agar menegur, mengingat kinerjanya yang belum jelas. "Saya minta Wamenkumhan ditegur," ujar Chairuhman dalam rapat Kerja Timwas yang dipimpin Taufik Kurniawan.

Menyikapi itu Menkumham Amir Syamsuddin menjelaskan, tim terpadu dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono dan bukan wakilnya Denny.

"Pak Denny tidak memimpin tim apapun. Tanpa membantah Dubes, itu mungkin istilah tidak tepat (Denny)," ucap Amir menimpali.

Amir menjelaskan ketika Denny bertugas ke Hongkong dan Swiss, pihaknya telah membekali SK Menkumham. Namun, hal itu tidak menjadikan Denny sebagai ketua tim terpadu.

"Kalau dipersoalkan, apa yang dikerjakan (Denny), masukan timwas akan kami gunakan sebagai bahan lebih menata, mungkin bunyi surat tugas, karena tugas masih banyak perjalanan serupa," ujar Amir.

Amir menegaskan bahwa Denny melaksanakan tugasnya dibawah arahan dirinya. Meskipun Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo merasa kecewa dengan Denny karena tidak berkoordinasi dengannya dalam memburu aset Century di negara tersebut.

"Karena kurang koordinasi dengan dubes RI untuk Swiss tapi jangan dibilang melangkahi," pungkas Amir. (Ary)

Read more »

10 Artikel Yulianis di Kompasiana salah satu saksi kasus hambalang

Terbaru

Politik

Herier Anas Urbaningrum

Saya sudah pernah di LIDIK oleh KPK mengenai mobil Herier Anas, dan Saya mejelaskan darimana asal muasal mobil herier tersebut. Tgl 12 September 2009 Hasyim adik ...

OPINI | 16 February 2013 04:57

 2222    22    7 aktual

Hukum

Pak Novel dan Seluruh Jajaran KPK, Doa Kami Menyertai Kalian… Amiiin

Pak NOVEL BASWEDAN salah satu penyidik KPK yang saya kenal di kriminalisasi oleh kepolisian, teringat saat pertama kali saya bertemu dengan Pak Novel, 21 April ...

OPINI | 6 October 2012 12:42

 938    10    6 aktual

Politik

Cadar Hitam di Sidang Angie….

Bun….. aku nervous nih bun….. Oktarina Furi bicara sesaat sebelum sidang, aku dan Oktarina Furi bertemu di gedung Tipikor jam 8.20, kami di kawal oleh ...

OPINI | 5 October 2012 19:28

 1147    20    4 bermanfaat

Catatan Harian

Ya Allah… Lagu ini….

Pagi ini aku ikut suami ke kantornya…. kalo lagi tidak ke KPK aku membantu suami di kantornya, sepanjang jalan suami menyetel lagu CRISYE “KETIKA TANGAN ...

OPINI | 23 April 2012 21:43

 838    8    1 inspiratif

Catatan Harian

Hari Ini Satu Tahun yang Lalu, Hari Kartini Kelabu

21 April 2011, hari bersejarah dalam hidupku tepat 1 tahun yang lalu hidupku menjadi tidak menentu, dalam 1 tahun aku berpindah tempat satu ke tempat ...

OPINI | 21 April 2012 02:51

 623    10    Nihil

Politik

Kongres Bandung (Real Script)

Tulisan Saya ini sudah di muat di majalah CEK dan RICEK serta majalah TEMPO, untuk itu pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua ...

OPINI | 6 March 2012 22:51

 2004    52    5 aktual

Politik

WISMA ATLET-Pasca 21 April (1)

Pa….. Bisa jemput mama di hotel Mahakam, tanyaku kepada suami, Mama ngapain di sana, Meettingnya sampe Malam?. Terbayanglah semua kejadian kemarin, karena saat kejadian aku ...

OPINI | 1 February 2012 03:15

 1329    39    3 menarik

Politik

WISMA ATLET-21 April yang Mencekam (2)

Jam 18:00 Saya sampai di kantor, di kantor masih ada Oktarina Furi dan Neni Kartini, Saya saat dalam perjalan dari Mandiri Sekuritas ke kantor TOWER ...

OPINI | 30 January 2012 02:04

 1588    51    8 aktual

Politik

WISMA ATLET-21 April yang Mencekam (1)

Pa… Mama berangkat ya…. saat itu jam 7:00, Assallamualaikum….. Waalaikum salam…. Suamiku menjawab. Setiap pagi rutinitas kami seperti itu, kami berangkat masing-masing. Saya ke arah ...

OPINI | 29 January 2012 00:45

 1666    49    3 aktual

Puisi

Doa Orang yang Teraniaya

Ya ALLAH… Ampunilah dosaku…. Dosa keluargaku… Aku yakin Engkau tidak akan memberikan cobaan kepada kami…. Tanpa maksud yang baik… Kami yakin… Ada hal terbaik menunggu kami di sebrang jalan sana. Ya ...

FIKSI | 25 January 2012 07:32

 2922    15    3 aktual

Sumber Artikel : http://www.kompasiana.com/Yulianis

Read more »

Waspadai Rekayasa dan Infiltrasi Intelijen

Waspadai Rekayasa dan Infiltrasi Intelijen

Hari ini semua musuh Islam ; kafir, musyrik dan Munafiq berkolaborasi menyerang dan menghancurkan kekuatan Islam. Sunnatullah menggariskan, permusuhan mereka terhadap islam dan kaum muslimin akan senantiasa ada hingga hari kiamat, di belahan dunia manapun termasuk Indonesia. Terkadang islam menang, dan tak jarang mereka diatas angin.

Dalam kondisi demikian tanpa sadar, umat Islam dihasut untuk melawan saudaranya sendiri yang satu aqidah dan satu tujuan. Musuh Islam sadar betul, umat islam tidak bisa dihabisi dari luar, umat Islam hanya bisa dihancurkan dari dalam. Maka proyek penyusupan (lebih dikenal dengan infiltrasi) kedalam tubuh kelompok Islam dilakukan oleh lawan.

Sejarah hubungan intelijen Indonesia dengan kelompok-kelompok rekaan dalam Islam bukan sesuatu yang baru. Dan bukan hal baru kalangan intelijen menanam agennya ke organisasi Islam dengan tujuan melumpuhkannya. Pernyataan ini pernah disampaikan Profesor Emiritus dari Universitas Washington, AS, Prof. Dr. Daniel S Lev.

"Sejak masa Orde Baru, kelompok Islam selalu dipermainkan," kata Daniel Lev. "Dari sudut pandang intelijen seperti BIN –dulu Bakin-- orang-orang radikal Islam berguna sekali karena gampang digerakkan dan dipakai," ujarnya dikutip TEMPO suatu ketika.

Dalam buku “Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974”, oleh Heru Cahyono, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998), secara rinci menjelaskan bagaimana peran-peran intelijen memainkan peran terhadap kaum Muslim.

Permainan intelijen terhadap kalangan Islam cukup terkemuka, ketika Opsus (Operasi Khusus) melalui Ali Moertopo melakukan rekayasa terhadap Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), wadah aspirasi politik golongan Islam modernis yang berbasis masa bekas partai Masjumi. Sementara terhadap Islam tradisional dilakukan penggalangan melalui organisasi massa GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam), yang mana selanjutnya secara efektif menggarap massa Islam tradisional untuk ditarik masuk Golkar.

Dan perlu dicatat, seluruh perlawanan ummat Muslim, baik yang dengan atau tanpa kekerasan semua di bawah kontrol dan provokasi intelejen. Kasus GPI, Woyla, Priok, Lampung, Aceh, Mataram, Pamswakarsa, Kupang, Ambon, Bom Istiqlal, Bom Natal dan Poso serta yang lain termasuk seperti perpecahan ormas dan partai Islam secara keseluruhan selalu melibatkan infiltran intelejen.

Hal yang sama sekali tidak disadari ummat Muslim maupun para politisi Indonesia (demikian pula halnya oleh masyarakat internasional). Hanya dengan dalih dan statement mereka yang mengaku sebagai "santri" atau "aktifis organisasi dakwah" yang membawa nama dan jargon Islam atau keberpihakan moral terhadap problematika yang menimpa ummat atau mengajak bekerjasama menghadapi potensi ancaman musuh politik ideologis, kalangan Islam menjadi terpesona dan akhirnya terpedaya kemudian bersedia melakukan berbagai kooptasi.

Selanjutnya rekayasa politik dan intelejen selalu memberi peluang dan kesempatan untuk memancing munculnya reaksi dalam bentuk sikap ketidak-puasan yang berujung perlawanan sporadis dari ummat Muslim, namun dengan serta merta dilibas secara tidak manusiawi dan sangat tidak seimbang.

Melihat modus pembusukan dan penggembosan gerakan Islam oleh intelejen seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan data dan informasi yang lebih banyak baik dalam kuantitas maupun kualitas yang bersifat investigatif.

Sekalipun tetap menyadari bahwa informasi data intelejen tersebut tidak mungkin bisa diperoleh baik masyarakat partai, pergerakan, apalagi masyarakat umum, dalam bentuk dokumen tertulis, kecuali beberapa kasus atau person yang berhasil tertangkap tangan, seperti kasus intelejen Najamuddin yang surat tugasnya berhasil didapatkan setelah beberapa anggota kelompok Imran sukses mengakhiri hidup Najamuddin.

Tengku Fauzy Hazbi Geudong alias Abu Jihad intelejen binaan yang direkrut Syafrie Syamsuddin sejak tahun 1979 hingga 2003 digunakan untuk menghadapi GAM dan NII . Abu Jihad yang telah mengabdikan diri kepada kepentingan intelejen Indonesia (BIN dan BAIS) nasibnya berakhir tragis, ia dieliminasi akhir Februari tahun 2003 di Ambon melalui eksekusi tak langsung oleh operasi intelejen. Antara lain dikordinir oleh Sersan Jawali intel Kodim Ambon dengan meminjam tangan agen Anto Aryanto dan Syahril, kakak ipar Anto seorang anggota polri (pihak polri mengklarifikasi Syahril sebagai seorang desertir) dibantu beberapa oknum yang mengait kepada kelompok mujahidin KOMPAK.

BIN sebagai pihak yang menugaskan Abu Jihad ke Ambon sedikit pun tidak bereaksi baik secara hukum, politik, emosi dan moral atas kejadian terbunuhnya Abu Jihad, Ahmad Saridup dan Edy Saputra secara tragis tersebut. Tidak ada tali kasih atau pun aksi kerokhiman kepada keluarga, anak dan istri Abu Jihad. Demikian pula teman dan sahabat sesama intel yang terakhir berhubungan dengan Abu Jihad sebelum berangkat ke Ambon, seperti Gaos Taufik dan sejawatnya. Dunia intelejen betul-betul kejam, sadis, tak bermoral dan benar-benar sangat biadab.

Semoga secuil kisah dan nasib tragis para agen intelejen di atas menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang memiliki ingatan sehat dan kesadaran manusiawi serta tanggung jawab. Kepada masyarakat luas jangan pernah ada yang percaya apalagi yakin terhadap ajakan, bujuk rayu dan janji-janji indah komunitas intelejen, baik yang mengaku berbaju sipil maupun dinas. Ingat kepentingan intelejen hanya mengadu domba dan melemahkan posisi anda sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan kemanusiaan justru menjadi tersudut, terdistorsi dan celaka.

Dalam sejarah kalau kita mencermati di zaman Orde Baru, terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya, sejak awal menyadari mengenai kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI –yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI—secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Sayap Islam yang sedang mendapat angin, kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angtakan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam dinilai ada bibit-bibit “ekstrimisme” yang potensial.

Intelijen ketika itu berusaha ‘menghancurkan’ PKI, menekan sayap Soekarno, dan ‘mencegah’ naiknya pamor Islam. Tugas Opsus kala itu adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan cara mendobrak dan “merekayasa”.

Dalam buku “Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal”, (penyunting Umar Abduh 2003), kebijakan intelijen yang berpijak pada prinsip "kooptasi, konspirasi dan kolaborasi (galang, rektrut, bina, tugaskan, dan binasakan)" telah mampu 'menjebak' anggota NII. Intelijen juga berhasil melakukan ‘pembusukan’ Islam tahun 1977 dengan merekrut Danu Moh. Hasan dan Ateng Djaelani sebagai agen, yang akhirnya memunculkan kasus Komando Jihad (Komji). Danu yang semula divonis 10 tahun, dinyatakan bebas tahun 1979. Namun dikabarkan tewas diracun arsenikum. Intel juga dianggap menyusupkan Hasan Baw ke gerakan Warman tahun 1978-1979.

“Komando Jihad adalah hasil penggalangan Ali Moertopo melalui jaringan Hispran di Jatim. Tapi begitu keluar, langsung ditumpas oleh tentara, sehingga menjelang akhir 1970-an ditangkaplah sejumlah mantan DI/TII binaan Ali Moertopo seperti Hispran, Adah Djaelani Tirtapradja, Danu Mohammad Hasan, serta dua putra Kartosoewiryo, Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmat Basuki.

Ketika pengadilan para mantan tokoh DI/TII itu digelar pada tahun 1980, terungkap beberapa keanehan. Pengadilan itu sendiri dicurigai sebagai upaya untuk memojokkan umat Islam. Dalam kasus persidangan Danu Mohammad Hassan [tds] umpamanya, dalam persidangan ia mengaku sebagai orang Bakin. “Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin.” [Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974, Tahun 1998].

"Pancingan" intel juga dianggap melahirkan kasus pembunuhan massal umat Islam yang dikenal “Peristiwa Tanjung Priok”, 12 September 1984. Tahun 1986, intel kembali dinilai melakukan rekayasa dengan memasukkan agennya bernama Syhahroni dan Syafki, mantan preman Blok M, dalam gerakan Usrah NII pimpinan Ibnu Thayyib. Alhasil, gerakan-gerakan "rekayasa" yang dimunculkan itulah yang akhirnya melahirkan stigma kekerasan dan gerakan ekstrim di kalangan Islam.

Read more »

Bentrok di Sabah, 14 Orang Tewas

KUALA LUMPUR, JUMAT - Bentrokan akhirnya pecah antara aparat keamanan Malaysia dan ratusan warga Filipina yang menyusup ke kawasan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Jumat (1/3) pagi.

Sedikitnya 14 orang, yang terdiri dari 2 personel komando kepolisian Malaysia dan 12 penyusup, dilaporkan tewas dalam baku tembak sengit yang berlangsung sekitar 30 menit itu. Menurut Kepala Kepolisian Sabah Hamza Taib, tiga polisi Malaysia juga terluka dalam insiden itu.

Pertempuran terjadi setelah para penyusup mencoba menerobos barikade yang didirikan polisi Malaysia.

Bentrokan ini menjadi puncak drama penyusupan dan pengepungan yang berlangsung sejak pertengahan Februari lalu.

Seperti diwartakan sebelumnya, sedikitnya 200 orang asal Filipina selatan, yang mengklaim sebagai warga Kesultanan Sulu, berlabuh dan mendirikan tempat tinggal di kawasan Lahad Datu pada 9 Februari. Polisi dan tentara Malaysia kemudian mengepung orang-orang yang sebagian membawa senjata api itu.

Pemerintah Malaysia dan Filipina telah mendesak orang-orang itu segera kembali ke Filipina. Namun, mereka menolak dengan alasan wilayah Sabah adalah bagian dari Kesultanan Sulu.

Insiden berdarah tersebut memicu kemarahan Perdana
Menteri Malaysia Najib Razak, yang mengaku telah menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah itu kepada aparat keamanan.

”Jangan menguji kesabaran kami yang ada batasnya. Kami berupaya memindahkan mereka, mereka seharusnya menyerahkan diri dan pergi,” ujar Najib seperti dikutip kantor berita Bernama.

Keterangan berbeda

Agbimuddin Kiram, adik bungsu Sultan Sulu Jamalul Kiram III, yang saat bentrokan pecah berada di lokasi, mengklaim tembakan pertama berasal dari kepolisian Malaysia.

”Mereka (polisi Malaysia) masuk ke wilayah kami sehingga kami harus membela diri. Kami dikepung dan tembak-menembak terjadi,” ujarnya kepada stasiun radio DZBB di Manila.

Pernyataan yang lebih kurang sama juga disuarakan juru bicara Presiden Filipina Benigno Aquino III. Menurut jubir yang tidak disebutkan namanya itu, tembakan dilepaskan aparat kepolisian Malaysia setelah anggota kelompok Kesultanan Sulu mencoba menembus barikade polisi.

Pernyataan mereka dibantah Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein. ”Saya telah mengonfirmasi bahwa aparat keamanan kami sama sekali tidak melepaskan satu pun tembakan. Personel kamilah yang justru ditembaki sekitar pukul 10.00 tadi!” tulis Hishammuddin di akun Facebook-nya.

Insiden baku tembak tersebut dikhawatirkan akan memanaskan hubungan bilateral Malaysia dan Filipina yang selama ini kerap berselisih, terutama terkait dengan perbatasan wilayah laut. Insiden berdarah ini juga terjadi di saat Malaysia sedang mempersiapkan pemilihan umum.

Di Manila, juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, menyatakan, pihaknya akan terus melakukan perlawanan dan memaksa Pemerintah Malaysia bersedia duduk berunding membicarakan klaim mereka.

Kesultanan Sulu, yang kini telah menjadi bagian dari Filipina, mengklaim Sabah sebagai wilayah mereka yang disewa Inggris pada masa kolonial. Tahun 1963, Sabah menjadi wilayah Malaysia. Namun, negara itu masih membayar uang sewa kepada penerus Kesultanan Sulu setiap tahun.

Tentara Kesultanan Sulu menuntut Malaysia mengakui mereka sebagai pemilik sah Sabah dan menegosiasikan ulang kontrak perjanjian sewa mereka. Namun, Pemerintah Malaysia menolak tuntutan itu. (Reuters/AP/BBC/DWA)

Read more »

Sultan Sulu Jamalul Kiram III menggelar jumpa pers di Manila, Selasa (26/2/2013)

Sultan Sulu Jamalul Kiram III menggelar jumpa pers di Manila, Selasa (26/2/2013). Sebanyak 180 pengikut Sultan Sulu berada di Sabah, Malaysia yang diklaim sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Presiden Filipina Benigno Aquino memperingatkan Sultan Sulu agar segera menarik para pengikutnya atau menghadapi konsekuensi hukum.

Sultan Sulu Jamalul Kiram III Mengatakan rakyat Sulu hanya mencoba meminta kembali wilayah Sulu di daerah Sabah yang lama telah di duduki oleh Imperialis Malaysia , karena perjanjian sewa yang dibuat sejak masa pendudukan Kolonial Inggris dan di perbaharui masa pemerintahan federasi Malaysia sudah perlu untuk di perbaharui . 

Dan Kesultanan Sulu menghendaki supaya tanah itu di kembalikan oleh Imperialis Malaysia kepada Sultan Sulu Jamalul Kiram III sebagai pewaris yang syah .

Read more »

Lima Polisi Malaysia Tewas Disergap Pasukan Sultan Zulu Bergelimpangan

JAKARTA, KOMPAS - Kontak senjata antara pasukan keamanan Malaysia dan pengikut Kesultanan Sulu yang menduduki Lahad Datu, pesisir pantai di wilayah Sabah, Malaysia, terus terjadi. Sabtu (2/3) malam, dua anggota kelompok penyusup tewas ditembak. Dini harinya, sedikitnya lima polisi Malaysia tewas disergap saat berpatroli di kota Semporna, sekitar 150 kilometer dari Lahad Datu.

Sejak dua pekan lalu, lebih dari 100 pengikut Kesultanan Sulu, sebagian dari mereka bersenjata, menyeberang ke Lahad Datu, Sabah. Mereka mengklaim tanah leluhur mereka di Sabah sebagai wilayah Kesultanan Sulu di Filipina selatan.

Setelah batas waktu yang diberikan Pemerintah Malaysia habis, terjadi kontak senjata dengan pasukan elite polisi Malaysia. Dua polisi komando dan 12 penyusup tewas dalam insiden itu.

Setelah insiden itu, para penyusup melarikan diri dan terpecah ke tiga wilayah pantai di Sabah, hingga terjadi penyergapan terhadap polisi Malaysia di Semporna.

Polisi Malaysia didukung pasukan militer terus mengejar para penyusup atas perintah Perdana Menteri Najib Razak, yang dibenarkan Kepala Polisi Malaysia Ismail Omar. Namun, Ismail menolak menyebut Sabah dalam kondisi darurat.

Dia juga tak berkomentar terkait klaim pihak Kesultanan Sulu di Manila, yang menyebut berhasil menyandera empat polisi Malaysia. ”Saya tak mau berspekulasi Sabah sedang dalam krisis. Aparat telah kami kerahkan di tiga lokasi untuk merespons keadaan,” ujar Ismail dalam jumpa pers di Lahad Datu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyayangkan kontak senjata yang pecah sejak akhir pekan lalu di Sabah, Malaysia. Namun, Marty mengapresiasi upaya Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk berkomunikasi dan mencoba menyelesaikan masalah secara damai.

Marah

Di Manila, pemimpin Kesultanan Sulu, Sultan Jamalul Kiram III (74), mengaku khawatir banyak pengikutnya marah atas tewasnya warga mereka di Lahad Datu. Dia dan salah seorang putrinya, Jacel, mencoba menenangkan warga meski menegaskan tak akan pernah mundur dari klaim mereka atas Sabah.

”Masalah itu terkait kehormatan, yang berada di atas segalanya, termasuk nyawa. Kami akan terus memperjuangkan kebenaran dan hak kami,” ujar Kiram.

Berdasarkan catatan sejarah, dua kesultanan di wilayah Sabah, yaitu Brunei dan Sulu, membuat kesepakatan tahun 1658. Kesultanan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah kepada Kesultanan Sulu atas jasa mereka membantu melawan pemberontak.

Pada tahun 1878, perusahaan Inggris, British North Borneo Company, menyewa wilayah itu pada Kesultanan Sulu. Dalam kontrak disebutkan, perusahaan itu membayar senilai 1.700 dollar Amerika Serikat selama beroperasi.

Masalah muncul saat Malaysia merdeka. Inggris menyerahkan wilayah Sabah karena menganggap uang sewa tersebut sebagai uang pembelian lahan. Padahal, menurut BBC, hingga kini Malaysia masih membayar uang sebesar 1.500 dollar AS per tahun kepada Kesultanan Sulu.

Menurut pengamat ASEAN dari LIPI, Ratna Shofi Inayati, sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina pernah terjadi sekitar tahun 1968.

Saat itu masalah dapat diredam, termasuk dengan permintaan Presiden Soeharto, yang meminta semua pihak menghentikan kekerasan dan bekerja sama membangun ekonomi dan kesejahteraan di kawasan.(AFP/AP/REUTERS/DWA)

Read more »

Pendukung Sultan Sulu Retas Google

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Upaya mengklaim Negara Bagian Sabah menjadi bagian Kesultanan Sulu, tak hanya dilakukan dengan mengirim pasukan bersenjata. "Perjuangan" ternyata juga dilakukan lewat dunia maya.

Pendukung Kesultana Sulu, Senin (4/3/2013), memanipulasi situs pencarian Google untuk mendukung upaya merebut kembali Sabah.

Jika pengguna Google menuliskan kata "Sabah" dalam kotak pencarian, maka salah satu yang keluar di halaman pertama adalah penambahan kutipan "Wikipedia" tentang Sabah.

"Sabah secara ilegal dianggap sebagai salah satu dari 13 negara bagian Malaysia, dan dianggap sebagai negara bagian paling timur. Padahal faktanya, Sabah adalah wilayah dari Kesultanan Sulu," demikian kutipan yang terlihat di sisi kanan halaman Google dengan peta Sabah di atasnya.

Sementara itu, situs Stamford College di Malaysia juga diretas akhir pekan lalu. Halaman depan situs itu digantikan sebuah pesan terkait kepemilikan Sabah.

"Waktu untuk merebut kembali yang menjadi milik kami sudah tiba."

"Sabah adalah milik Filipina, kalian secara ilegal mengklaimnya," demikian isi pesan-pesan itu.

Sedangkan sejumlah portal berita Filipina mengabarkan sejumlah situs internet negeri itu juga diserang para peretas Malaysia.

Baku tembak yang terjadi di Negara Bagian Sabah antara aparat kepolisian Malaysia dan Tentara Kesultanan Sulu telah menewaskn 18 penyerang dan delapan polisi Malaysia.

Read more »

Kelompok Penyusup Diduga Mendarat Lagi di Sabah Untuk Memperkuat Pasukan Sultan Zulu

TEMPO.CO, Sabah - Suasana di Lahad Datu, Sabah, masih mencekam, kendati aparat kepolisian menyatakan situasi telah berhasil dikendalikan. Portal berita The Borneo Insidermelaporkan berita yang tak diverifikasi bahwa sekelompok orang, diduga 50 pria bersenjata merapat di dekat Felda Sahabat di pantai timur Sabah, dan mengambil beberapa sandera.

Pejabat keamanan Malaysia telah mendirikan pusat operasi di Felda Sahabat untuk menghadang kelompok penyusup, diduga militan Muslim Filipina. Blokade jalan juga dilakukan di sekitar Tanjung Labian.

Namun, berita mendarat lagi sekelompok penyusup ditepis Kepala kepolisian Diraja Malaysia. "Para penyusup bersenjata menyebarkan rumor untuk menurunkan moral pasukan keamanan Malaysia," kata Tan Sri Ismail Omar, seperti dilaporkan Malaysiakini. Ia menyatakan, aparat tak akan tertipu taktik semacam itu.

Lalu lintas masuk dan keluar dari Tanjung Batu telah diblokir mulai pukul 14.00, The Star Online melaporkan. Warga desa tidak diizinkan untuk meninggalkan atau memasuki rumah mereka.

Desa Tanjung Batu berada sekitar 30 km dari Kampung Tanduo, tempat di mana kelompok militan yang dipimpin oleh Agbimuddin Kiram, yang memproklamirkan diri sebagai putra mahkota dan pewaris Kesultanan Sulu, merapat pada 9 Februari lalu.

Polisi juga dilaporkan melakukan patroli di desa lain di pantai dekat Semporna, 150 km dari Lahad Datu. Banyak penyusup Sulu melarikan diri setelah tembak-menembak pada hari sabtu, diduga kini tersebar ke desa-desa di sekitarnya.

MALAYSIAN INSIDER | TRIP B

Read more »

'Perjalanan Pulang' Keluarga Sultan Sulu ke Sabah

Pengikut mantan Sultan Sulu Jamalul Kiram III melakukan protes di depan Masjid Biru di Taguig, Filipina, (1/3). Menurut mereka Sabah yang sekarang menjadi bagian Malaysia, merupakan wilayah Kesultanan Sulu yang disewakan kepada pemerintah kolonial Inggris. (AP Photo/Bullit Marquez)

TEMPO.CO, Manila - Senin pagi empat pekan lalu, Raja Muda Agbimuddin Kiram dan sekitar 1.000 pengikutnya, termasuk pasukan bersenjata yang ia sebut Tentara Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, meninggalkan Kepulauan Simunul di Tawi-tawi, Filipina bagian selatan. Menggunakan kapal cepat, rombongan itu melaju ke Sabah, Malaysia.

Agbimuddin adalah adik Sultan Jamalul Kiram III, dari Kesultanan Sulu, di Filipina Selatan. Ia mengatakan pendaratannya di Lahad Datu, Sabah, 11 Februari lalu, itu bukan sebagai agresi, melainkan "perjalanan pulang". Peristiwa itu menjadi perhatian besar setelah mereka terlibat kontak senjata dengan Pasukan Keamanan Malaysia, yang hingga Senin, 4 Maret 2013, setidaknya menewaskan 26 orang.

Pendaratan itu, yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk mengklaim kembali Sabah, dilakukan Kesultanan Sulu karena merasa dikhianati dan ditinggalkan dalam proses perdamaian antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Abraham Julpa Idjirani, juru bicara dari Kesultanan Sulu, mengatakan, rencana ini dipersiapkan akhir tahun lalu tak lama setelah pemerintahan Aquino menandatangani perjanjian dengan MILF.

Kesultanan Sulu merasa punya dasar untuk mengklaim Sabah sebagai wilayah mereka. Menurut keluarga kesultanan, Sabah--yang sebelumnya bernama Borneo Utara--diserahkan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu pada 1704. Pemberian itu sebagai hadiah atas bantuan Sultan Sulu yang membantu menumpas pemberontakan melawan Sultan Brunei.

Ayah Jamalul II, Sultan Jamalul Ahlam, salah satu ahli waris, menyewakan Sabah kepada British North Borneo Co pada 1878. Imbalannya, perusahaan Inggris itu akan membayar 5.300 keping emas Meksiko per tahun untuk Kerajaan Sulu--versi lain mengatakan US$ 5.000. Pembayaran itu terus dilakukan sampai Jamalul II meninggal pada 1936.

Setelah kematian Jamalul II, Konsulat Inggris di Manila merekomendasikan penangguhan pembayaran karena Presiden Manuel L. Quezon tidak mengakui pengganti Jamalul II. Sultan Punjungan Kiram, putra mahkota kesultanan pada saat kematian Jamalul II, pergi ke Konsulat Inggris di Manila untuk menuntut adanya pembayaran kembali.

Setelah ada putusan pengadilan, British North Borneo Co kembali melakukan pembayaran. Saat Sabah masuk Federasi Malaysia pada 1963, pembayaran dilakukan dalam bentuk ringgit. Sejak itu, setiap tahun Kedutaan Besar Malaysia di Filipina mengeluarkan cek sebesar 5.300 ringgit (sekitar 77 ribu peso) kepada keluarga Jamalul Ahlam. Malaysia mengatakan uang itu sebagai "penyerahan" pembayaran tahunan untuk daerah yang disengketakan, sementara keturunan sultan menganggapnya sebagai uang "sewa".

Pada Juli 2008, ada laporan yang menyebutkan bahwa ahli waris membatalkan klaim atas Sabah, tapi klaim itu dianggap bohong. Setelah itu, ahli waris berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pihak berwenang dengan meminta kenaikan "biaya sewa", tapi tidak berhasil.

Februari 1999, mendiang Putri Denchurain Kiram, Putri Tarhata, menulis surat kepada Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad melalui mantan Presiden Joseph Estrada untuk meminta peningkatan sewa tahunan. Sampai dia meninggal pada September 2000, surat balasannya tak pernah datang.

Sejumlah langkah terus dilakukan pihak Sulu. Pada Januari 2001, keluarga sultan menulis surat yang mirip kepada Mahathir melalui Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Usaha serupa kembali dilakukan pada dua tahun berikutnya, tapi juga tak berhasil. Upaya serupa dilakukan pada Februari 2005. Saat itu ahli waris menulis surat kepada Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, dan mendapatkan hasil yang sama.

Menurut Patricio N. Abinales, profesor studi Asia di Universitas Hawaii, aksi yang dilakukan orang dari Kesultanan Sulu ini juga disebabkan dari kurangnya perhatian Manila terhadap daerah yang berada di wilayah selatan itu. Tak mengherankan jika seorang perwira Angkatan Udara Malaysia pernah mengenang bagaimana mereka dengan mudahnya membawa senjata dari Sabah ke kamp Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pada puncak perang Mindanao pada 1970-an.

Saat tentara Sulu bentrok dengan aparat keamanan Malaysia, juga tak terdengar suara dukungan dari dua gerakan muslim, yaitu MILF dan MNLF. Abinales mengaku tak heran dua kelompok muslim itu tak bersuara dalam soal ini. Ia menduga karena dua organisasi itu telah berdamai dengan Manila dan telah menerima tawaran otonomi. Selain itu, keduanya berterima kasih atas dukungan pemerintah Malaysia untuk perjuangan separatis mereka pada masa lalu. "Jika MILF dan MNLF ikut membantu klaim Sulu atas Sabah, itu sama dengan air susu dibalas dengan air tuba," kata dia.

Read more »

Penyusup Sabah Akan Dijerat Pasal Pembunuhan

Sejumlah peti mati Inspektur Zulkifli Mamat dan Kopral Sabarudin Daud dari Komando Batalyon Polisi Malaysia ke-69, yang tewas pada Jumat dalam aksi gencatan senjata dengan pengikut bersenjata dari Kesultanan Sulu. REUTERS/Bazuki Muhammad

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Berbarengan dengan pengumuman kepolisian Malaysia bahwa mereka berhasil melumpuhkan penyusup asal Filipina di Sabah, Kementerian Hukum mulai menyusun upaya hukum bagi mereka yang tertangkap hidup-hidup. Menurut Menteri Kehakiman Malaysia, Nazri, insiden di Lahad Datu adalah penyusupan, bukan perang.

"Ini merupakan intrusi ke dalam kedaulatan kita, tapi bukan perang," katanya. Karena itu adalah penyusupan, katanya, yang akan menangani kasus mereka adalah aparat kepolisian.

Ia mengatakan jika perang, Konvensi Jenewa yang akan diberlakukan. Namun, yang terjadi di Sabah, katanya, bukan perang.

"Mereka melanggar hukum Malaysia, dan karenanya mereka akan diseret ke pengadilan biasa," kata Nazri.

Dia menambahkan, mereka pasti akan dijerat dengan pasal pembunuhan. Dalam pertempuran antara penyusup bersenjata Sulu dan pasukan keamanan Malaysia, delapan polisi tewas.

Senin pagi empat pekan lalu, Raja Muda Agbimuddin Kiram dan ratusan pengikutnya, termasuk pasukan bersenjata yang ia sebut Tentara Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, meninggalkan Kepulauan Simunul di Tawi-tawi, Filipina bagian selatan. Menggunakan kapal cepat, rombongan itu melaju ke Sabah, Malaysia.

Agbimuddin adalah adik Sultan Jamalul Kiram III, dari Kesultanan Sulu, di Filipina Selatan. Ia mengatakan pendaratannya di Lahad Datu, Sabah, 11 Februari lalu, bukan sebagai agresi, melainkan "perjalanan pulang". Peristiwa itu menjadi perhatian besar setelah mereka terlibat kontak senjata dengan Pasukan Keamanan Malaysia, yang hingga Senin, 4 Maret 2013, setidaknya menewaskan 26 orang.

Read more »

Malaysia Nilai Sabah Belum `Bersih`

TEMPO.CO, Sabah - Malaysia menyatakan akan melunakkan operasi militer di Kampung Tanduo, Sabah, setelah serangan intensif yang dilakukan sejak Selasa pagi tadi, 5 Maret 2013. Meski begitu, Kepala Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Ismail Omar mengatakan, Sabah belum sepenuhnya bersih dari penyusup.

"Ini meliputi wilayah yang luas, 4 kilometer persegi, dan saya percaya masih ada musuh bersembunyi di daerah tersebut," katanya dalam konferensi pers di hotel Felda Sahabat Residence.

Dia juga mengatakan, operasi menjadi lambat karena medan yang sulit. "Saya telah memerintahkan para komandan di lapangan untuk berhati-hati. Saya tidak ingin polisi atau personel militer menjadi korban," ujar Ismail.

Sejak sebulan lalu, penyusup yang mengaku dari Kesultanan Sulu menduduki wilayah Lahad Datu di Sabah. Mereka mengklaim wilayah ini merupakan bagian dari wilayah mereka. Operasi militer besar-besaran dilakukan mulai hari ini untuk menumpasnya.

Ditanya tentang kemungkinan beberapa orang bersenjata melarikan diri dari zona pertempuran Kampung Tanduo, dia hanya menjawab, "Kami berharap mereka tidak luput dari penjagaan keamanan kami."

Dia juga menepis laporan dari Manila, dikutip dari orang yang mengaku sebagai Sultan Sulu Jamallul Kiram III, yang menyatakan banyak personel militer Malaysia turut menjadi korban. "Sangat disesalkan bahwa seseorang dapat membuat klaim seperti itu tanpa mengetahui fakta di lapangan," kata Ismail.

Dia mengatakan belum menerima laporan dari pasukannya di lapangan bahwa ada personel keamanan Malaysia yang terluka atau tewas dalam serangan yang dimulai pukul 07.00 itu.

Read more »

Intrik di Filipina Berada di Balik Serangan Sabah?

TEMPO.CO, Manila - Serangan Kesultanan Sulu ke Sabah diduga dilakukan karena adanya upaya melemahkan Presiden Filipina, Benigno Aquino, dalam pemilu paruh waktu pada bulan Mei dan upaya mengendalikan legislatif bikameral.

Seorang sumber mengatakan pada Malaysian Insider, politikus Filipina ingin memberi tekanan pada Aquino menjelang pemilihan presiden 2016 untuk memberi pengampunan terhadap pendahulunya, Gloria Macapagal Arroyo. Mantan presiden itu kini berada di bawah penahanan rumah.

Sultan Sulu, Jamalul Kiram III, yang memerintahkan serangan bersenjata untuk mengklaim Sabah bulan lalu, mencalonkan diri sebagai senator dari partai Arroyo pada Pemilu 2007. Dia hanya kurang 800 suara pemilih.

"Beberapa ingin melemahkan Aquino dalam pemilu legislatif paruh waktu untuk memungkinkan mereka mengontrol Senat dan DPR sebelum pemilihan presiden 2016," kata sumber yang namanya enggan disebut. "Ini akan memastikan bahwa Arroyo akan mendapatkan pengampunan."

Hal yang sama ditegaskan sumber lainnya dari lingkaran dalam Istana. "Ini murni politik dan klaim Sulu juga politis," katanya.

Aquino mengatakan Manila akan meneliti klaim atas Sabah. Namun, dia mengatakan Sultan Sulu dan para pengikutnya harus menghormati hukum Malaysia. Dia juga mengatakan Filipina tidak membenarkan adanya tentara swasta, dan menyebut Tentara Kesultanan Sulu sebagai ilegal.

Kuala Lumpur menyalahkan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dalam kasus ini. Ia diketahui menjalin kontak dengan Kesultanan Sulu sebelum adik Sultan Jamalul Kiram III, Agbimuddin Kiram, mendarat di Lahad Datu dengan prajuritnya pada tanggal 9 Februari.

Namun, militan Filipina telah membantah memiliki hubungan dengan oposisi di Malaysia itu.

Pasukan keamanan Malaysia kemarin mengadakan serangan militer terpadu untuk mengakhiri pertikaian dengan kelompok Agbimuddin Kiram yang bersembunyi di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Jet tempur membombardir wilayah itu, sebelum tentara bergerak di darat. Kuala Lumpur mengatakan bahwa operasi dengan nama sandi "Ops Daulat" sukses dan tidak ada korban jiwa dari pihak Malaysia.

Delapan polisi Malaysia telah meninggal sebelumnya dalam dua pertempuran yang juga menewaskan 20 militan di Semporna dan Lahad Datu, kedua daerah dengan populasi besar orang Sulu.

Read more »

MNLF: 10 Ribu Tentara Sulu Tiba di Sabah Melawan Malaysia

TEMPO.CO, Manila - Front Nasional Pembebasan Nasional Moro (MNLF) menyatakan, ribuan warga Tausug, juga dikenal sebagai Suluks, telah berlayar ke Sabah untuk membantu rekan mereka, menyusul serangan senjata berat oleh pasukan Malaysia. Philippine Inquirer melaporkan, Ketua Dewan Komite MNLF, Habib Hasyim Mudjahab, menyatakan, mereka marah atas sikap Malaysia.

"Kita tidak bisa lagi mencegah orang kami. Kami terluka dan banyak dari orang-orang kami, bahkan yang bukan prajurit, akan bertolak ke Sabah untuk membantu kesultanan," kata Mudjahab seperti dikutip media itu.

Pernyataannya bertentangan dengan laporan lain yang menyebutkan bahwa pasukan keamanan di Malaysia dan Filipina telah memblokir pintu masuk menuju Lahad Datu. Mereka juga telah mengepung wilayah yang diduga menjadi tempat persembunyian prajurit Sulu.

Menurut Mudjahab, mereka yang berasal dari Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Zamboanga telah meninggalkan perairan Filipina sejak tadi malam dengan perahu kecil, memasuki Sabah melalui apa yang mereka sebut "gerbang belakang Selatan"--rute yang biasa dilalui para pedagang.

Pejabat MNLF mengatakan, blokade laut itu tidak ada gunanya karena mereka yang mengetahui rute akan dapat masuk ke Malaysia timur dengan mudah, tanpa kecurigaan. "Ini adalah tentang kebanggaan dan kehormatan, dan orang-orang kami siap untuk berkorban," ia menambahkan.

Sebelumnya, hari ini, Kepala MNLF, Nur Misuari, dalam konferensi pers membantah terlibat dalam kebuntuan di Sabah.

Letnan Jenderal Rey Ardo, pemimpin militer di Mindanao Barat, dan pejabat Gubernur Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM), Mujib Hataman, mengaku tak mengetahui adanya bala bantuan yang bertolak ke Sabah.

Read more »

Warga Malaysia di Filipina Diimbau Berhati-hati

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Krisis Sabah membuat hubungan Malaysia dan Filipina sedikit tegang. Karenanya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyarankan warganya di Filipina untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan serta keamanan mereka.

Mereka juga disarankan untuk latihan tindakan pencegahan tambahan dalam kegiatan sehari-hari.

Malaysia melakukan operasi militer besar-besaran untuk mengusir penyusup asal Filipina. Mereka membombardir Lahad Datu, wilayah yang diduga menjadi lokasi pendaratan mereka yang mengaku sebagai prajurit Sulu, yang mengklaim wilayah itu adalah bagian kesultanan mereka.

Dalam sebuah pernyataan Selasa, mereka mengatakan Kedutaan Besar Malaysia di Makati City, Manila, dan konsulat jenderal di Davao City siap menjadi penghubung dan bekerja sama dengan pihak berwenang Filipina untuk menjamin keselamatan mereka.

Menyinggung demonstrasi yang dilakukan sekelompok 40 orang di luar kedutaan -- mereka membakar bendera Malaysia dan foto Perdana Menteri Najib Razak -- Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut itu hanya kelompok kecil saja, tak mewakili seluruh rakyat Filipina.

"Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan penghargaan yang setinggi kepada Pemerintah Filipina, khususnya Kepolisian Nasional Filipina, untuk memberikan perlindungan keamanan yang diperlukan untuk Kedutaan Besar Malaysia di Manila dan Konsulat Jenderal di Davao City," kata pernyataan itu, seperti dimuat di kantor berita Malaysia, Bernama.

Read more »

Misuari Ingatkan Malaysia Jangan Bunuh Raja Sulu

TEMPO.CO, Manila - Pemimpin Front Pembebasan Moro (Moro National Liberation Front/MNLF) Nur Misuari pada Selasa memperingatkan pemerintah Malaysia untuk tak membunuh para pengikut Sultan Sulu Jamalul Kiram III di Sabah. Membunuh mereka dengan sengaja, katanya, akan sama saja dengan deklarasi perang melawan mereka.

Berbicara kepada wartawan, Misuari menyuarakan permintaan khusus pada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk tak membunuh adik sultan, Putra Mahkota Raja Muda Agbimuddin Kiram. "Jika Anda melakukannya, sama saja dengan deklarasi perang terhadap rakyat kami dan Front Nasional Pembebasan Moro. Adalah tugas suci bagi kami untuk melindungi rakyat kami," katanya.

Ia menyatakan, setiap tetes darah mereka, "Adalah suci bagi kami," kata Misuari menambahkan.

Pendiri MNLF yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah Ramos pada tahun 1997, juga menolak apa yang disebutnya sebagai "spekulasi liar" bahwa dia berada di balik langkah yang diambil oleh para pengikut Sultan Sulu Jamalul Kiram III di Sabah.

Berbicara kepada wartawan, Misuari mengatakan tidak bertanggung jawab untuk menghubungkannya dengan dugaan konspirasi untuk menekan klaim kesultanan atas Sabah. Ia menyebut membiayai orang untuk melakukan penyerangan ke negara lain "adalah bukan cara saya".

Misuari mengatakan sebagai pemimpin MNLF, ia mampu memobilisasi 4.000 pejuang dalam perburuan Abu Sayyaf yang menyandera beberapa orang asing di Mindanao. Dia mengatakan mengerahkan kekuatan yang lebih besar selama insiden penyanderaan Sipadan pada April 2000.

"Jadi, bagi siapa saja yang berspekulasi bahwa saya ada hubungannya dengan hal ini adalah semacam kegilaan. Hal ini sangat tidak bertanggung jawab bagi siapa pun untuk melibatkan saya dalam hal ini," katanya.

Di sisi lain, pemimpin MNLF mengatakan ia sangat prihatin dengan nasib Muda Raja Kiram dan anak buahnya setelah mereka dilaporkan dibom oleh jet tempur Malaysia Selasa pagi.

Presiden Aquino pada hari Selasa mengatakan ada tanda-tanda pasti konspirasi dalam penyusupan ke Sabah, Malaysia.

Read more »