HMI Berencana Tumbangkan SBY-Boediono

itoday - Rakyat Indonesia harus mendukung aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di berbagai kota yang menuntut pengusutan IT KPU, BLBI hingga Century

"Terlepas apapun motifnya, apakah karena solidaritas terhadap Anas atau bukan, selama tujuannya membongkar kebobrokan kekuasaan harus didukung semua pihak," kata Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu kepada itoday, Selasa (26/02).

Kata Adian, informasi bahwa ada kader-kader HMI yang memiliki rencana berani yaitu memasang tenda di halaman DPP Partai Demokrat .

"Rencana teman-teman HMI itu mengingatkan kembali pada kegagahan para loyalis Megawati dan mahasiswa pro demokrasi yang membuat mimbar bebas berminggu-minggu di jalan Diponegoro 58 ketika Megawati dizolimi oleh Soeharto," ungkap Adian.

Kata Adian, jika dilihat isu-isu yang dituntut oleh kader HMI dan kelompok-kelompok lainnya maka sesungguhnya nampak bahwa sudah ada kesepemahaman dan kesadaran bahwa Rezim SBY-Boediono harus diakhiri.

"Kesadaran itu nampaknya mulai merata disebagian besar para aktivis walaupun tidak lahir dari pembicaraan dalam forum melainkan mengalir secara alamiah," ungkap Adian.

Menurut Adian, walaupun Anas bukan aktivis yang lahir dari jalan tapi banyak senior-senior HMI yang memang aktivis jalanan yang melegenda dalam keberanian, seperti Ridwan Saidi, Eggie Sudjana, dan MS Kaban.

"Potensi aksi-aksi kader HMI menjadi gelombang tsunami bagi SBY bisa saja terjadi jika mereka bergandengan tangan dan sinergi senior-seniornya yang pemberani itu.

Adian juga mengatakan, jika aksi-aksi itu tidak membesar maka HMI sebagai organisasi mahasiswa berumur cukup tua dan memiliki jaringan kader yang luas mungkin saja tidak akan diperhitungkan di kemudian hari.

"Mana dan apa yang akan terjadi, semua jawabannya terletak pada keberanian kader-kader muda HMI yang menyadari bahwa nama besar HMI saat ini sepertinya sedang diuji oleh sejarah," pungkas Adian.

Read more about Mahasiswa by Www.Itoday.Co.Id

Read more »

Marzuki Alie Ketakutan Anas akan Buka Kasus Century

itoday - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie meminta Timwas Century tidak perlu memanggil Anas Urbaningrum.

"Untuk apa? Kita melaksanakan keputusan paripurna. Kecuali kita melanggar keputusan paripurna," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/02).

Kata Ketua DPR RI ini, pemanggilan Anas justru menyalahi keputusan paripurna DPR. "Kita melaksanakan keputusan paripurna. Kecuali kita melanggar keputusan paripurna. Kami melaksanakan keputusan paripurna. Paripurna keputusan tertinggi di DPR. Jangan disimpangsiurkan," ujar

Marzuki juga mengatakan, pemanggilan Anas Urbaningrum tidak diperlukan. Sebab, Timwas Century dibentuk untuk mengawal proses penegakkan hukum bukan mencari fakta hukum. "Jangan menduga-duga. Timwas Century bekerja berdasarkan keputusan paripurna mengawal proses penegakan hukum," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan membongkar skandal bailout Bank Century.

"Sekarang bolanya ada di Mas Priyo (Priyo Budi Santoso-red). Dia membidangi masalah Timwas Century. Anas pionir yang akan membongkar skandal Century senilai Rp 6,7 triliun," kata Yuddy, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Read more about Dpr by Www.Itoday.Co.Id

Read more »

Aliansi Nasional Anti SBY (ANAS) Demo Tolak Kenaikan BBM

Bekasi (SAPULIDI News) - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) diketahui akibat tidak kreatifnya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi persoalan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian dikatakan kepala Departemen Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Alwiyah Maulidiyah Hasan atau yang sering disapa Hj. Dial Hasan.Senin (19/3)

Pemerintahan SBY menurut Dial,  dinilai tidak mampu memaksimalkan pendapatan atau masukan dari sektor perdagangan Gas dan Minyak Bumi sehingga pembiayaan APBN terkendala. "Semestinya pemerintah harus me-manage secara baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi," katanya usai Aksi Keprihatinan di lapangan kecamatan Rawalumbu,kemarin.

Dial mengungkapkan dampak dari issue rencana kenaikan harga BBM sangat berpengaruh kepada pada naiknya kebutuhan pokok seperti harga telur saat ini naik menjadi Rp. 18 ribu, belum lagi bahan pokok lain yang akan membuat masyarakat kesulitan dalam menjalani hidup.“Lagi-lagi kaum perempuan akan paling menjadi korban dari rencana bergulirnya kebijakan kenaikan harga BBM,” Katanya.

Oleh sebab itu Dial sepakat dengan Aliansi Warga Masyarakat Perumahan se Bekasi untuk menolak kenaikan harga yang digulirkan pemerintahan SBY-Boediono. Ia juga berharap kepada pemerintah agar mempelajari kembali eksport minyak yang dilakukan ke Cina, sehingga hasilnya tidak impas atau rugi.

Dial mengusulkan agar undang-undang (UU) Migas dihapuskan karena tidak ada faedahnya bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Hal ini juga diutarakan perwakilan aksi yang hadir antara lain Ivan, Rahmat "Pepeng" Hidayat, H. King Vidor, Ki Slamet, Harun Al Rasyid, Ahmad "Ozy" Fauzi, Ibnu Hajar Tanjung, dan Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Sastra Kali Malang (SKB).

Penundaan rencana kenaikan harga menurut para perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), Aliansi Masyarakat Rawalumbu, Garda NASDEM, Gerakan Muda Indonesia (GEMINDO), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Pemuda Perumahan Se-Bekasi, dan Forum Perempuan Bekasi (FPB) menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Mereka semua secara tegas menolak kenaikan harga yang pasti berimplikasi pada kenaikan tarif dan ongkos yang membebani masyarakat secara langsung.

Solusi kompensasi dinyatakan semua perwakilan sebagai mimpi buruk karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada akhirnya hanya transit ke konter pulsa atau hal-hal yang tidak signifikan dalam mengatasi kesulitan yang menunggu lainnya. Aliansi meminta pemerintah menata APBN tanpa harus mengorbankan kepentingan mendasar masyarakat seperti dengan menurunkan gaji pejabat tinggi, mengurangi biaya perjalanan, memangkas anggaran tidak penting dan mengurangi anggaran tidak jelas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden-Wakil Presiden.

Acara konsolidasi dihibur dengan pentas musikalisasi puisi Satra Kali Malang yang menyanyikan beberapa tembang keprihatainan dan gugatan. Diantaranya Bongkar Kalau Aku diberi Kesempatan Memimpin,dll.(aji/don)

Read more »

Gerakan Anas, Aliansi Nasional Anti SBY, Muncul di Kediri

TEMPO.CO, Kediri - Sebuah spanduk bertuliskan "Berantas Korupsi Istana" terpasang secara misterius di jalan protokol Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa siang, 26 Februari 2013. Pemasang spanduk menamakan diri Aliansi Nasional Anti SBY (ANAS).

Spanduk kain berwarna dasar merah berukuran 3 x 1 meter itu dipasang di pagar air mancur di kawasan bundaran Taman Sekartaji, di Kelurahan Bandar, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Lokasi pemasangan spanduk merupakan kawasan yang ramai dilalui pengguna jalan. Bahkan, spanduk itu tak jauh dari Markas Kepolisian Resor Kediri. "Saya tidak tahu siapa pemasangnya,” kata Sentun, seorang tukang becak yang biasa mangkal di tempat itu.

Dari pantauan Tempo, spanduk tersebut memiliki tiga bagian pada desainnya. Bagian pertama adalah gambar Istana Negara yang berada di sebelah kiri. Bagian kedua adalah tulisan besar memanjang di samping kanan yang berbunyi "BERANTAS KORUPSI ISTANA" dan bagian ketiga adalah tulisan identitas pemasang: "by Aliansi Nasional Anti SBY".

Setiap huruf awal pada tulisan Aliansi Nasional Anti SBY berwarna merah, sedangkan huruf lainnya berwarna hitam. Dengan teknik itu, dari jauh, tulisan itu terbaca ANAS.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Kediri, Jaka Siswa Lelana, membantah bertanggung-jawab atas spanduk itu. Dia juga memastikan tidak ada pengurus atau kader Demokrat Kediri yang terlibat pada pembuatan spanduk itu. "Saya pastikan bukan dari DPC Kediri," ujarnya.

Jaka mengakui saat ini santer berembus kabar adanya gerakan mendukung Anas  setelah penetapannya sebagai tersangka yang diikuti pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, Jaka memastikan tidak ada gerakan itu di jajaran DPC Partai Demokrat Kediri.

Dalam situasi krisis yang kini melanda Partai Demokrat, Jaka menyatakan akan mengikuti apa pun sikap Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo. Bahkan, jika Soekarwo ikut-ikutan membuat gerakan mendukung Anas, Jaka pun akan mengikutinya.

Read more »

Mahfud MD: Anas Korupsi Sikat Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfud MD menjelaskan kedatangannya ke rumah Anas Urbaningrum Sabtu lalu adalah hubungan sesama kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurut Mahfud, tidak ada yang perlu diperlu dipertanyakan atas kunjungan tersebut. Sebab selain Anas, Mahfud juga mengunjungi yang terlibat korupsi.

"Anas itu adek saya. Junior saya. Sebab itu saya berempati dan bersimpati. Dan saya melakukan hal yang sama kepada Rohim Damuri, Bahtiar Hamjah ketika di penjara. Teman-teman saya juga," ujar Mahfud, usai peresmian Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/2/2013).

Walau memiliki hubungan pertemanan, Mahfud menegaskan proses hukum terhadap Anas harus terus dilanjutkan. Tidak ada ampun bagi yang korupsi.

"Saya tegaskan yang urusan hukum Anas itu tetap harus jalan. Pokoknya kalau sudah korupsi jangan diampuni. Siapapun dia. Apakah Anas atau bukan. Kalau korupsi sikat saja," tegasnya.

Diwartakan sebelumnya, Anas Urbaningum melepas jabatannya di Demokrat Sabtu lalu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas sebagai tersangka dalam dugaan mega korupsi pengadaan sarana dan prasarana olah raga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Read more »

Mahfud MD: Proses Hukum Anas Harus Terus Berjalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan proses hukum tetap harus berjalan terhadap tersangka korupsi bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurutnya, adanya Sprindik (surat perintah penyidikan) yang bocor sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Anas sebagai tersangka,  harus dipisahkan dengan proses hukum dugaan korupsi Anas.

"Saya tidak sependapat orang mengatakan kasus Anas itu dipolitisi. Soal Sprindik itu kasus sendiri. Soal kasus dugaan korupsinya ini sudah berjalan mulai bulan Juli. Jadi Sprindiknya bocor atau enggak arah hukumnya sperti itu," ujar Mahfud usai peresmian Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/2/2013).

Menurut bekas menteri kehakiman itu, omongon bantahan Anas atau pihak manapun yang mengaitkan kasus Sprindik dengan penetapan status tersangka Anas tidak perlu didengarkan.

"Ya kalau tanya Anas begitu dong. Sama Hartati Murdaya juga begitu. Selalu semua yang tertangkap di KPK membantah. Tapi sesudah ditunjukkan di meja (bukti-buktinya), kan nggak bisa menghindar," tegas aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Mahfud pun dengan keras meminta agar kepolisian  mengusut langsung bocornya Sprindik tersebut. Bahkan tidak harus menunggu hasil pemeriksaan Dewan Etik.

"Kasus sprindik itu disendirikan aja. Sprindik itu agar diselidiki polisi. Nggak usah nunggu dewan etik. Itu kejahatan. Itu disidik saja. Tetapi yang kasus Anas juga jalan. Tangkap saja," tegasnya.

Read more »

Ancam Bongkar Century, Anas Bakal Dipanggil Timwas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merasa disudutkan soal Hambalang, beredar kabar Anas Urbaningrum mengancam akan membongkar kasus Century. Pernyataan Anas mengenai kasus yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu diucapkan oleh politisi Hanura Yuddy Chrisnandi.

Trimedya Panjaitan, anggota Timwas Century, mengatakan pihaknya akan mengusulkan Anas untuk dimintai keterangan. "Semua yang dianggap mengetahui, akan dipanggil. Dulu Antasari karena kita anggap memiliki informasi diundang rapat timwas," kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan itu masih melihat apakah Anas tetap berkomitmen dengan ucapannya atau sekedar luapan emosi karena penetapan tersangka. "Ini kan masih suasana ya ditetapkan tersangka, nanti hanya gertak sambal. Dia masih galau kita lihat apakah konsisten statement itu," katanya

Read more »

Kuasa Hukum Anas Protes Visa Kliennya Disita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pihak Kuasa Hukum Anas Urbaningrum, Firman wijaya mengaku keberatan dengan penyitaan pasport kliennya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

"Saya lihat ini ada cara kekuasaan, pengambilan itu ada prosedurnya. Saya akan segera mengajukan surat keberatan," kata Firman, Selasa (26/2/2013) di kediaman Anas di Duren Sawit, Jaktim.

Firman juga mengaku menyesalkan cara-cara yang diambil oleh pihak terkait yang melakukan penyitaan pada paspor Anas. "Soal cegah ke luar negeri, itu kan ada prosedurnya," kata Firman.

Senin (25/2/2013) kemarin, diberitakan ada penyitaan paspor milik Anas. Penyitaan paspor itu dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) di kediaman Anas.

Salah seorang petugas imigrasi, Satria mengatakan, pihaknya hanya menahan paspor milik Anas. "Iya saya kesini mengambil paspor Pak Anas. Hanya paspor Pak Anas saja yang kami bawa," jelasnya kepada wartawan, di rumah Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren sawit, Jakarta Timur, Senin 26 Februari 2013.

Lebih lanjut dia mengatakan, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran dari pihak imigrasi, agar Anas tidak kabur ke luar negeri. "Iya ada kekhawatiran untuk digunakan keluar negeri, jadi kami ambil paspornya," ucapnya.

Read more »

Busyro Menghindar Ketika Ditanya soal Intervensi SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menghindar ketika ditanyakan mengenai adanya dugaan intervensi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam penetapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka Hambalang.

"Saat ini kami tidak sedang membicarakan soal itu," kata Busyro, memberi keterangan pers mengenai bocornya draf Sprindik di Kantornya, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Busyro beralasan, pihaknya kini tengah memfokuskan diri pada pembocoran dokumen sprindik Anas yang diduga melibatkan komisioner KPK.

"Kami sedang fokus pada komite etik. Jadi tolong bicarakan soal komite etik," kata Busyro.

Sebelumnya, sempat beredar pesan dari Blackberry Massanger yang menyebutkan bahwa 
komisioner KPK sempat menyatakan belum cukup bukti untuk menjadikan Anas sebagai tersangka, saat gelar perkara, Jumat (22/2/2013).

Saat itu, versi BBM yang diterima Tribun, menyebutkan bahwa hingga pukul 15.00 WIB, Salah satu pimpina yakni, Bambang Widjajanto belum tanda tangani sprindik, karena belum cukup bukti. Hal yang sama juga dilakukan oleh Busyro Muqoddas.

Namun, pada pukul 15.45WIB, Bambang Widjajanto dihubungi oleh pihak Merdeka utara, lalu diberitahu bahwa kasus Papua akan dibuka ke publik. 

Kasus papu ini, terkait dugaan pemalsuan saksi saat Bambang Widjajanto masih berstatus sebagai pengacara. Bambang diduga, memalsukan saksi pilkada papua. 

Dari BBM yang beredar itu, disebutkan akibat tekanan tersebut, Bambang dan Busyro akhirnya menyerah demi instiusi. 

Sementara tiga komisioner lain, Abraham Samad, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja, sudah lebih dahulu ikut perintah merdeka utara. 

"Kasus sprindik melibatkan 3 orang pimpinan, kalau BW kena, bubar KPK tinggal satu orang, maka BM menerima," tulis pesan dari BBM yang beredar.

Read more »

KPK Sambut Baik Jika Anas Bongkar Kasus Hambalang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik jika Anas Urbaningrum bersedia membeberkan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Jawa Barat.

"Kita sangat berterima kasih jika ada pihak-pihak yang mau bantu KPK untuk bisa lebih jelas banyak hal berkaitan dengan Hambalang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Pernyataan Johan ini menanggapi kabar yang menyebutkan kalau mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu akan membeberkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek berbiaya Rp 2,5 trilliun tersebut.

"Silakan jika ada yang punya data, sampaikan ke KPK," kata Johan.

Sekalipun begitu, jika memang Anas mau buka-bukaan, nantinya data yang disampaikan tidak akan langsung digunakan KPK. kata Johan, pihaknya masih harus melakukan validasi terhadap bukti yang didapatkan dari saksi atau tersangka.

"Itu akan divalidasi pengakuan dan data apakah bernilai benar. Saksi dan tersangka silakan untuk terbuka," katanya.

Read more »

KPK Persilakan Anas Menggugat Jika Merasa Dirugikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Anas Urbaningrum menempuh jalur hukum, terkait bocornya draf surat perintah penyidikan (Sprindik) mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Lembaga superbodi pimpinan Abraham Samad Cs, menghormati langkah tersebut. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Senin (25/2/2013), pihaknya juga mempersilakan jika ada pihak yang menggugat KPK, terkait penetapan Anas sebagai tersangka.

"Silakan, kami hormati langkah-langkah hukum oleh siapa warga negara yang tidak pas dengan apa yang KPK lakukan. Jadi, silakan jika ada pihak-pihak yang melaporkan upaya hukum terkait penetapan tersangka," ujar Johan Budi.

Sebelumnnya, Firman Wijaya, kuasa hukum Anas menyatakan, pihaknya akan membawa masalah bocornya draf Sprindik Anas ke ranah hukum.

Formulasi laporan hukum  terkait bocornya draf Sprindik sedang disiapkan. Namun, Firman tak menyebut ke mana akan melaporkan bocornya draf Sprindik. Karena, formulasi hukum laporan tersebut masih disiapkan.

"Ya, rencananya begitu," kata Firman saat dihubungi, Minggu (24/2/2013).

Beberapa pekan sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang, draf Sprindik atas tersangka Anas beredar di masyarakat, khususnya wartawan.

Padahal, draf Sprindik merupakan rahasia negara yang tak boleh diketahui umum. (*)

Read more »

Yuddy Chrisnandi: Lembar Kedua, Anas Bongkar Kasus Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan membongkar skandal bailout Bank Century. Hal itu, kata Yuddy, disampaikan dalam pertemuannya dengan Anas, Minggu (24/2/2013) malam. Yuddy dan Anas merupakan kolega saat masih sama-sama aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurut Yuddy, selain dirinya, pertemuan itu juga dihadiri politisi Golkar yang juga Pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso. 

"Sekarang bolanya ada di Mas Priyo. Dia membidangi masalah Timwas Century. Anas pionir yang akan membongkar skandal Century senilai Rp 6,7 triliun,"kata Yuddy, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Yuddy mengungkapkan, sebelum bertemu dengannya, Anas melakukan pertemuan dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution dan seorang sesepuh HMI. Namun, Yuddy mengaku tak mengetahui apa yang dibicarakan Anwar dan Anas.  

"Sebelum kami bicara lembar kedua itu masih ada Pak Anwar Nasution dengan satu orang sesepuh kami (HMI). Saya tidak tahu dia bawa apa ke dalam. (Anwar) ke luar, baru saya masuk dengan Mas Priyo. Kami bertiga lalu bicara lembar kedua itu." papar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura ini. 

Selain Anwar, menurut Yuddy, mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Misbakhun juga melakukan pertemuan dengan Anas. Menurutnya, Misbakhun menunggu di luar ruangan saat ia, Priyo, dan Anas bertemu. Misbakhun merupakan salah satu inisiator Pansus Angket Kasus Century, yang pernah berperkara dalam kasus LC fiktif Bank Century. 

"Lembaran kedua ini hanya milik Anas, tapi milik semua orang," kata Yuddy. 

Sebelumnya, dalam pidato pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Demokrat, Anas menyebutkan bahwa pengunduran dirinya ini bukanlah akhir segalanya. Anas mundur dari jabatannya setelah dinyatakan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.

"Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan. Ini baru awal dari langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka dan kita baca bersama untuk kebaikan kita bersama," kata Anas saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Hal itu dikatakan Anas menyikapi anggapan atau analisis dari pihak-pihak yang menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek Hambalang merupakan akhir dari segalanya. Anas menambahkan, dalam kondisi apapun, ia akan tetap berkomitmen untuk memberikan hal yang berharga bagi masa depan politik di Indonesia.

"Jadi ini bukan tutup buku. Ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama," kata Anas.

Read more »

Demokrat Yakin Anas Tak Akan Ungkap Kasus Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat menilai upaya pembongkaran kasus Century yang akan dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hanyalah sebuah rumor yang tidak perlu dipercaya. Demokrat yakin Anas yang selama 2,5 tahun memimpin partai tetap loyal dan tidak akan mengungkap kasus itu.

"Saya tidak yakin dan tidak percaya dengan isu itu. Saya yakin Mas Anas adalah Anas Urbaningrum yang pimpin Partai Demokrat selama 2,5 tahun dan loyalitas beliau tidak bisa diragukan. Jadi, saya tidak yakin dia akan ungkap itu," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/2/2013).

Nurhayati menuding ada pihak yang sengaja melontarkan isu itu. Ia meminta agar media massa memberikan ruang bagi Partai Demokrat untuk berbenah diri.

"Jangan jadikan rumor yang tidak perlu ini besar. Saya yakin tidak pernah terlintas dibenak Pak Anas Urbaningrum," ucap Nurhayati.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal komitmen Partai Demokrat untuk mengungkap kasus Century, Nurhayati kembali mengulang perkataannya bahwa niat Anas mengungkap kasus Century hanyalah rumor. Ia juga mengatakan, Timwas Century tidak bisa sembarangan memanggil Anas lantaran harus ada persetujuan dari semua fraksi.

"Kami semua kan ada di Timwas. Timwas tidak boleh lari ke mana-mana. Masa semua orang ditarik dan dikaitkan. Demokrat ada di tim itu. Partai lain juga," ungkap Nurhayati.

Sebelumnya, diberitakan, Ketua Bappilu Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, yang juga rekan Anas, sempat menguatkan isi pertemuan para politisi lintas partai pada Minggu (24/2/2013) lalu di kediaman Anas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Salah satu isi pertemuan itu adalah adanya niat Anas untuk membongkar skandal bail out Bank Century.

Hadir dalam pertemuan itu ialah Ketua Timwas Century Priyo Budi Santoso, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Misbakhun. Misbakhun merupakan salah satu inisiator hak angket kasus Century, yang pernah dipidana dalam kasus LC fiktif Bank Century.

"Lembaran kedua ini tak hanya milik Anas, tapi milik semua orang," kata Yuddy kemarin.

Atas niat Anas membongkar kasus Century ini, Timwas Century berencana akan memanggil Anas. Pemanggilan Anas direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret.

Read more »

Meski Berat, Loyalis Anas Bertahan di Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengakui, kehadiran loyalis Anas di Partai Demokrat saat ini terbilang berat, apalagi setelah Anas mundur dari partai itu. Meski demikian, dia menyatakan akan tetap berada di partai itu serta berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

"Walaupun berat, saya berpikir akan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya masih melihat, walau berat, kami masih bisa berbuat bagi bangsa," kata Umar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (26/2/2013).

Umar juga mengaku tidak masalah jika dikucilkan di Demokrat. Namun, ia yakin hal tersebut tidak akan terjadi.

Meski bertahan, Umar menyatakan akan tetap setia kepada Anas Urbaningrum. Meski Anas kini keluar dari Partai Demokrat, para sahabat tetap akan terus mendampingi Anas lahir dan batin.

"Enggak akan (tinggalkan Anas). Kami sahabat Anas. Sahabat lahir dan batin bersama Anas. Kalau soal partai, lain lagi, persahabatan kami lahir dan batin, tidak bisa ditawar-tawar," ujar Umar.

Menurut Umar, terkait beberapa loyalis Anas yang menyatakan mundur, Anas tidak pernah menginstruksikan apa pun. "Anas tidak pernah ajak untuk mundur, malah minta kami untuk bertahakan. Dia (Anas) serahkan keputusannya kepada kami," ucapnya.

Anas Urbaningrum mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat pada Sabtu (23/2/2013), tak lama setelah dirinya dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dengan mundurnya Anas, praktis posisi ketua umum kosong.

Dalam sambutannya, Anas juga menyebutkan bahwa pengunduran dirinya ini bukanlah akhir segalanya. "Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan. Ini baru awal dari langkah-langkah besar, ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka dan kita baca bersama untuk kebaikan kita bersama," kata Anas.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

Read more »

Anas Janji Akan Bongkar Sosok Sengkuni

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sempat menulis di status atau personal message BlackBerry Messenger-nya "Politik Para Sengkuni" pasca-elektabilitas Demokrat yang anjlok dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei SMRC menempatkan Demokrat di posisi ketiga parpol yang dipilih responden jika pemilu diadakan saat ini, dengan perolehan 8,3 persen.

Menurut Anas, politik Sengkuni tidak ada kaitannya dengan survei tersebut. Meskipun Anas menilai survei SMRC aneh dan banyak keganjilan.

"Apa kaitannya, tidak ada. Jangan dihubungkan, meskipun Anda bebas hubungkan itu," kata Anas kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Anas menjelaskan, dirinya sebenarnya baru belajar cerita Mahabarata. Cerita legendaris dari India itu memuat perang saudara antara Kurawa dan Pandawa yang penuh intrik politik, salah satunya keterlibatan Sengkuni. Anas sendiri mengakui baru mengetahui sedikit cerita soal Sengkuni.

"Kalau saya sudah selesai baca, nanti Anda saya kasih tahu tentang Sengkuni itu siapa," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam cerita Mahabarata yang dikarang Vyasa, Sengkuni adalah patih di Astina, sebuah kerajaan yang diperintah oleh pimpinan Kurawa, Prabu Duryudana. Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah tapi menjengkelkan.

Dalam lakon Mahabarata, Sengkuni digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah refleksi orang yang ingin orang lain celaka. Sengkuni dalam perang Baratayuda tewas di tangan Bima.

Sementara lawan Sengkuni dalam lakon Mahabarata versi Jawa adalah Semar. Semar adalah seorang pembantu atau punakawan para Pandawa. Semar adalah simbol dari seseorang yang melayani Pandawa dengan tulus dan tanpa pamrih. Berbeda dengan Sengkuni yang kurus, Semar bertubuh gempal.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

Read more »

'Politik Para Sengkuni' Tanda Perlawanan Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu menuliskan 'Politik Para Sengkuni' dalam status BlackBerry Messenger (BBM) miliknya. Statusnya ini menimbulkan banyak spekulasi di tengah ramainya wacana soal pelengseran dirinya dari kursi Demokrat 1 pasca-merosotnya elektabilitas partai.

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai, status itu menyiratkan sebagai bentuk perlawanan Anas. 

"Saya bukan ahli Jawa. Tapi, sekilas saya baca, itu simbol dari perlawanan. Saya bukan ahli Mahabrata, tapi saya rasa itu dia pakai sebagai simbol perlawanan. Cuma perlawanan saja," ujar Effendi kepada sejumlah wartawan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/2/2013).

Anas sendiri mengelak saat ditanya soal maksud statusnya tersebut. Menurut Effendi, penulisan status itu menunjukkan kelihaian Anas dalam berpolitik. Setelah menunjukkan perlawanan, Anas menarik kembali perlawanannya, tetapi sudah menegaskan kalau dia tidak akan tinggal diam.

"Memang harus begitu politik. Tunjukkan simbol perlawanan, lalu ditarik. Itu menunjukkan, Anas seorang ahli strategi dalam politik. Tunjukkan sesaat, lalu tarik untuk menunjukkan 'Saya lawan kalau Anda begitu'. Rasanya Anas juga kuat," kata Effendi.

Siapa Sengkuni?

Sengkuni adalah salah satu karakter terkenal dalam wayang dengan lakon Mahabarata. Dia adalah patih di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Karakter fisik Sengkuni digambarkan berbadan kurus dengan muka tirus dan cara bicara yang lemah, tetapi menjengkelkan.

Sengkuni juga digambarkan memiliki watak yang licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Gambaran tentang Sengkuni adalah gambaran tentang orang yang ingin orang lain celaka.

Sebagai patih, dia dikenal "ngemong" bagi para Kurawa. Anas sendiri, ketika dikonfirmasi terkait statusnya, mengatakan, ia baru belajar cerita Mahabarata. Cerita legendaris dari India itu memuat perang saudara antara Kurawa dan Pandawa yang penuh intrik politik, salah satunya keterlibatan Sengkuni. Anas sendiri mengakui baru mengetahui sedikit cerita soal Sengkuni.

"Kalau saya sudah selesai baca, nanti Anda saya kasih tahu tentang Sengkuni itu siapa," kata Anas.

Read more »

Sudah 2 Mantan Ajudan Susno Duadji Tewas

Terdakwa, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jendral Polisi Susno Duadji, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011). Terdakwa kasus dugaan suap PT Salmah Arowana Lestari senilai Rp 500 juta tersebut dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman selama tujuh tahun penjara disertai denda Rp 500 juta dan subsider enam bulan penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang lagi mantan pengawal Komisaris Jenderal Susno Duadji tewas akibat kecelakaan di jalan raya. Kali ini, kejadian naas itu menimpa Brigadir Kepala Doni Rahmanto, Rabu (9/3/2011) pagi.

Warga menemukan Doni sudah terkapar, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa jatuh.

-- Komisaris Sudharsono

Bripka Doni ditemukan terkapar akibat terjatuh dari sepeda motor Yamaha Mio putih bernomor polisi B 6684 EOB miliknya di Jalan DI Panjaitan, di seberang kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jatinegara, Jakarta Timur.

Doni adalah bekas ajudan Susno yang pernah bersaksi meringankan untuk Susno dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 November lalu, soal kasus PT Salmah Arowana Lestari.

Hingga kini, berarti sudah dua orang mantan pengawal sekaligus saksi meringankan bagi Susno Duadji yang tewas. Sebelumnya, Inspektur Dua Anjar Saputro tewas juga akibat kecelakaan di jalan raya pada 16 Oktober 2010 lalu.

Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur Komisaris Sudharsono, saat dihubungi wartawan, mengatakan, saat ini petugas kesulitan menemukan saksi penabrak anggota Satuan Gegana itu.

"Warga menemukan Doni sudah terkapar, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa jatuh," katanya.

Ia menjelaskan, saat almarhum dikerubungi warga, seorang dokter bernama Carolin kemudian datang dan mengantarkan bapak dua anak itu ke Rumah Sakit UKI Cawang. Dalam perjalanan, Doni mengembuskan napas terakhirnya. "Doni meninggal akibat luka hebat di kepalanya," ujarnya.

Berdasarkan keterangan keluarga, Sudharsono menjelaskan bahwa Doni saat itu dalam perjalanan dari kediamannya di Depok, Jawa Barat, menuju Stasiun Kereta Api Jatinegara untuk membeli tiket bagi mertuanya.

Saat Doni melintas di Jalan DI Panjaitan, diduga Doni bertabrakan dengan pengendara lain sehingga ia terhempas dan terluka. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Read more »